Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kasus Ditjen Pajak
Komisi III Datangi Ditjen Pajak, Menkeu Sangat Keberatan
Tuesday 13 Mar 2012 21:05:38

Tjatur Sapto Edy saat ditemui wartawan setelah rapat pertemuan dengan Dirjen Pajak. (Foto: BeritaHUKUM.com/riz)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sejumlah anggota Komisi III DPR yang tergabung dalam Panja Mafia Hukum dan Perpajakan melakukan kunjungan ke kantor Ditjen Pajak dan kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, Selasa (13/3). Kunjungan ini terkait kasus korupsi yang kembali terjadi di lingkungan Ditjen Pajak, Kemenkeu yang melibatkan tersangka Dhana Widyatmika.

Menurut anggota panitia kerja pemberantasan mafia hukum dan pajak Komisi III, Tjatur Sapto Edy tujuan dilakukannya sidak di Ditjen Pajak, untuk membantu departemen keuangan dalam memberantas mafia pajak. Hal ini dimaksudkan, agar kementrian itu dapat maksimal menerima pemasukan keuangan Negara.

"Seperti saya sampaikan tadi jangan sampai orang menjadi kaya raya sedangkan negara mengalami kerugian," ujarnya, saat ditemui wartawan di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (13/3).

Tjatur menambahkan, nanti pihaknya akan mendorong PPATK, KPK dan Kabareskrim Polri untuk segera menuntaskan kasus-kasus mafia pajak tersebut. "Apalagi dalam kasus-kasus yang muncul, seperti insiial Mr DW, Mr T dan Mr A dan lain sebagainya untuk segera ditindak lanjuti," tegas dia.

Selain kunjungan ke Ditjen Pajak, sejumlah anggota panja akan mengunjungi kantor PPATK. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mendalami temuan transaksi mencurigakan oleh PPATK dari DPR. "Kasus Gayus Tambunan, Bahasyim, kita sadar bahwa pajak rawan, anak muda punya rekening besar, begitu juga Dhana, walau belum tentu karena penyalahgunaan," kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo menyampaikan rasa keberatannya atas kunjungan Komisi III DPR ke Ditjen Pajak dan Pengadilan Pajak. Seharusnya, komisi tersebut tidak berhak mendatangi Ditjen Pajak, karena bukan mitra kerjanya. Komisi yang berhak mendatanginya adalah XI DPR.

“KOmisi XI DPR yang punya kewenangan untuk melihat kinerja Ditjen Pajak, karena ditjen tersebut masih lingkup mitra kerjanya. Untuk itu, kami mohon jangan izinkan komisi yang tidak terkait untuk masuk ke Ditjen Pajak. Kalau tidak, bagaimana kami menjaga motivasi jajaran kami," tegasnya..(bhc/biz)


 
Berita Terkait Kasus Ditjen Pajak
 
• 5 Konglomerat tak Ber-NPWP Pindah Negara, Menkeu Tetap Harus Tagih Utang Pajaknya
 
• Kasus STPI, Kepala KPP Pratama Surabaya Dipanggil Penyidik
 
• Dhana Banding Atas Vonis Tujuh Tahun Penjara
 
• Uang Rp 3,4 Miliar, Dikirim Hendro ke Dhana melalui Istri dan pegawainya
 
• Eksepsi Dhana Widyatmika Ditolak Majelis Hakim
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]