Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi III DPR
Komisi III DPR Tersinggung Himbauan Pansel KPK
Friday 12 Aug 2011 00:28:38

Fahri Hamzah (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
JAKARTA-Sejumlah anggota Komisi III DPR merasa tersinggung dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( Pansel Capim KPK). Pasalnya, ada imbauan untuk individu yang memiliki konflik kepentingan dengan para kandidat, sebaiknya tidak hadir dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) nanti.

Sebaliknya, imbauan itu dianggap sebuah kekeliruan cara berpikir dari pansel tersebut. Justru imbauan itu diperlebar dengan menyatakan bahwa partai yang bermasalah tidak usah ikut memilih capim KPK nanti. “Kalau berani mengatakan partai yang bermasalah tidak usah ikut memilih, mungkin ada benarnya. Tapi kalau menyasar individu, tidak ada relevansinya,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari PKS Fahri Hamzah di Jakarta, Kamis (11/8).

Menurut dia, saat pansel menilai dari delapan orang yang terjaring berpretensi untuk menjadi musuh atau kawan dari partai yang bermasalah, berarti pansel sudah menganggap ada kandidat yang berpretensi partisan. Artinya, pansel sudah salah memilih. “Dalam menentukan pilihan, baik pansel dan DPR harus bekerja berdasarkan aturan UU. Jadi jangan dipermasalahkan lagi,” tandasnya.

Sementara itu, aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) Fajroel Rahman mengatakan, uji kelayakan tersebut sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, kemungkinan ada deal-deal pada calon dengan partai politik tertentu. Kemungkinan sangat besar, karena untuk melokalisir penuntasan kasus dugaan korupsi Wisma Atlet SEA Games tersebut.

"Saya menduga pimpinan KPK akan dipilih nantio, sesuai dengan postur kejahatan korupsi politik di sejumlah partai. Pertanyaan besarnya, apakah Komisi III DPR mau membongkar kasus Nazaruddin ini. Kami sudah tahu siapa yang akan menolaknya, pasti dari Partai Demokrat. Untuk mencegahnya, masyarakat dan media harus ikut mengawal proses seleksi capim KPK itu," ujar dia.(mic/irm)

Share : |

 
Berita Terkait Komisi III DPR
Polri Terlalu Reaktif Amankan Demonstran Tolak Jokowi di Tuban
Legislator Yakin Polri Mampu Usut Tuntas Kasus Intoleran
Muhajir Sodruddin Pertanyakan Visi KPK dalam Pencegahan Korupsi
Gedung KPK Kebanjiran, Busyro Muqoddas: Minta Izin Penyidik Bereskan Kantor
Komisi III: Kewenangan Pemberantasan Korupsi, Bukan Hanya KPK Saja
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]