Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Putusan MK Harus Dijalankan KPU
2018-01-19 03:01:09

Ilustrasi. Rapat Kerja dan Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Mendagri , KPU, Bawaslu dan DKPP Membahas Tentang Verifikasi Faktual Parpol.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI hari Kamis (18/1/2018) kembali menggelar Rapar Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rapat digelar melanjutkan pembahasan tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang verifikasi faktual.

Rapat yang direncanakan dimulai pukul 10.00 WIB hingga kini masih belum dimulai, karena Komisi II dan Kemendagri, KPU dan Bawaslu melakukan rapat tertutup terlebih dulu. Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali menyatakan DPR dan pemerintah sepakat bahwa putusan MK harus dijalankan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU. Namun pihaknya minta pelaksaan putusan ini harus sesuai dengan Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu.

"KPU harus tetap menjalankan sebagaimana yang diperintahkan oleh MK. Namun, waktu jangan sampai menjadi hambatan, kita minta tanggal 17 Februari KPU harus sudah bisa mengumumkan partai mana yang lolos verifikasi sebagaimana pandangan UU No. 7/2017 tentang Pemilu," tegasnya disela-sela rapat tertutup di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1).

Politisi Partai Golkar itu menilai KPU punya kemandirian untuk memenuhi ketentuan yang tertuang di dalam putusan MK dan tetap sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 7/2017. "Dalam memenuhi putusan MK dan tidak melanggar UU ini juga, KPU tidak memerlukan penambahan biaya, penambahan SDM dan tambahan waktu. Jadi tidak ada yan berubah, silahkan KPU menjalankan apa yang sudah diperintahkan UU," katanya, seraya mengatakan rapat akan dilanjutkan pukul 18.30, usai KPU melakukan rapat pleno.

Ditempat yang sama, Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan pada KPU untuk melakukan variasi terkait pelaksanaan verifikasi faktual. Namun, dia mengingatkan, harus tetap sesuai dengan koridor Undang-Undang (UU) dan putusan MK.

"Soal KPU melaksanakan kesimpulan antara pemerintah dan DPR atau tidak atau ada variasi-variasi lain sepanjang tetap dalam koridor UU dan keputusan MK ya silakan. Kan sudah ada putusan MK yang menyatakan bahwa KPU itu mandiri ya sudah," katanya

Diketahui, kesimpulan rapat Komisi II beberapa waktu lalu adalah menyepakati verifikasi faktual dilaksanakan pada Pemilu 2019. Mereka juga sepakat untuk tidak melakukan revisi Undang-Undang yang ada. Tetapi hanya melakukan penyempurnaan pada Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu.

"Melakukan penyesuaian dalam peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu dan peraturan KPU nomor 11 tahun 2017 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu anggota DPR, DPRD yang disesuaikan norma pasal 172 sampai dengan pasal 179 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum," paparnya.(rnm/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Kawal Pemilu 2019, Sejumlah Advokat Deklarasikan ADPRIL
Eks Napiter Sofyan Tsauri Ingatkan Pentingnya Jaga Kedamaian Jelang Pemilu 2019
KPU dan Bawaslu Hadiri Rapat Pleno MUI untuk Pemilu Jujur, Adil, dan Profesional
Ketua MK: Pemilu Serentak 2019, Pemilu Terumit di Indonesia
Rusia Bantah Ikut Campur Pemilu di Indonesia, Soal 'Propaganda Rusia'
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
Deklarasikan Pemilu Damai, JAI Tenjowaringin Tasikmalaya Sepakat Tangkal Hoaks
Kawal Pemilu 2019, Sejumlah Advokat Deklarasikan ADPRIL
Zulkifi Hasan: Terima Kasih atas Upaya GARBI Membangun Silaturrahim dengan PAN
Waspadai Paham Radikalisme dan Intoleransi, Faizal Assegaff: Pemilu 2019 Harus Super Damai
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan
Jubir PA 212 Kembali Mendatangi PMJ untuk Menanyakan LP Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenizer
Hasil Survei Indomatrik Merilis Elektabilitas Prabowo Sudah Pepet Jokowi
Muhammadiyah Membangkitkan Kembali Kesadaran Beragama yang Mencerahkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]