Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Putusan MK Harus Dijalankan KPU
2018-01-19 03:01:09

Ilustrasi. Rapat Kerja dan Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Mendagri , KPU, Bawaslu dan DKPP Membahas Tentang Verifikasi Faktual Parpol.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI hari Kamis (18/1/2018) kembali menggelar Rapar Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rapat digelar melanjutkan pembahasan tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang verifikasi faktual.

Rapat yang direncanakan dimulai pukul 10.00 WIB hingga kini masih belum dimulai, karena Komisi II dan Kemendagri, KPU dan Bawaslu melakukan rapat tertutup terlebih dulu. Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali menyatakan DPR dan pemerintah sepakat bahwa putusan MK harus dijalankan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU. Namun pihaknya minta pelaksaan putusan ini harus sesuai dengan Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu.

"KPU harus tetap menjalankan sebagaimana yang diperintahkan oleh MK. Namun, waktu jangan sampai menjadi hambatan, kita minta tanggal 17 Februari KPU harus sudah bisa mengumumkan partai mana yang lolos verifikasi sebagaimana pandangan UU No. 7/2017 tentang Pemilu," tegasnya disela-sela rapat tertutup di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1).

Politisi Partai Golkar itu menilai KPU punya kemandirian untuk memenuhi ketentuan yang tertuang di dalam putusan MK dan tetap sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 7/2017. "Dalam memenuhi putusan MK dan tidak melanggar UU ini juga, KPU tidak memerlukan penambahan biaya, penambahan SDM dan tambahan waktu. Jadi tidak ada yan berubah, silahkan KPU menjalankan apa yang sudah diperintahkan UU," katanya, seraya mengatakan rapat akan dilanjutkan pukul 18.30, usai KPU melakukan rapat pleno.

Ditempat yang sama, Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan pada KPU untuk melakukan variasi terkait pelaksanaan verifikasi faktual. Namun, dia mengingatkan, harus tetap sesuai dengan koridor Undang-Undang (UU) dan putusan MK.

"Soal KPU melaksanakan kesimpulan antara pemerintah dan DPR atau tidak atau ada variasi-variasi lain sepanjang tetap dalam koridor UU dan keputusan MK ya silakan. Kan sudah ada putusan MK yang menyatakan bahwa KPU itu mandiri ya sudah," katanya

Diketahui, kesimpulan rapat Komisi II beberapa waktu lalu adalah menyepakati verifikasi faktual dilaksanakan pada Pemilu 2019. Mereka juga sepakat untuk tidak melakukan revisi Undang-Undang yang ada. Tetapi hanya melakukan penyempurnaan pada Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu.

"Melakukan penyesuaian dalam peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu dan peraturan KPU nomor 11 tahun 2017 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu anggota DPR, DPRD yang disesuaikan norma pasal 172 sampai dengan pasal 179 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum," paparnya.(rnm/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Cegah Isu Hoax dan SARA Jelang Pemilu 2019, Ponpes Al-Anshar Terus Mantapkan Nilai-Nilai Kebangsaan
Sudirman Said: Waspadai Genderuwo Ekonomi yang Grogoti Kekayaan Indonesia
Peternak Indonesia Harapkan Pemilu 2019 Berlangsung dalam Situasi dan Kondisi Aman
Masyarakat Gembira Ria Jelang Pesta Demokrasi 2019, Tidak Ada Itu Politik Genderuwo!
Sukseskan Pilpres 2019, Pondok Pesantren Al-Qur'aaniyyah Adakan Deklarasi Damai
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda
Reuni Akbar PA 212 Diduga Bermotif Politik
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Kebakaran Hutan California: Jumlah Orang Hilang Melonjak Menjadi 631 Jiwa
HNW: Kedaulatan Rakyat Bukan Sekedar Jargon
Kasus Proyek Jalan dan Jembatan Bangkuang - MTU, Jaksa Sasar Kantor Bupati dan DPRD Buntok
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]