Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Komisi II Sarankan Pemilu Selanjutnya Gunakan Data Dukcapil
2019-07-12 19:40:01

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera (Foto: Eko/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI mengevaluasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2019. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyarankan agar data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dijadikan sumber rujukan utama untuk pemilu yang akan datang.

"Saya pribadi cenderung kepada data yang didapat dari Ditjen Dukcapil, karena perekaman e-KTP kita sudah hampir 95 persen. Jadi gunakan data yang mahal ini untuk semua kegiatan khususnya Pemilu," papar Mardani usai memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, KPU, Bawaslu, Polda, dan Kejati terkait evaluasi Pemilu 2019 di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Selasa (9/7) lalu.

Saat ini ada dua sumber data untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), menurut politisi Fraksi PKS itu, dari kedua sumber tersebut terkendala dalam masalah agregasi, maka sebaiknya pemilu yang akan datang lebih baik fokus pada satu sumber data.

"DPT ini segera diselesaikan. Dua sumber data, satu dari Ditjen Dukcapil dan satu lagi hasil dari coklit (pencocokan dan penelitian) KPU. Memang dua sumber data ini mengagregasinya tidak mudah. Karena itu dari masukan yang berkembang, segera tetapkan salah satu sumber," ungkapnya.

Pada pemilu lalu, proses pemutakhiran data pemilih terus mengalami perbaikan. Bahkan DPT mengalami perbaikan sebanyak 3 kali. Penetapan DPT Hasil Perbaikan III (DPTHP III) baru dilakukan pada tanggal 8 April 2019 atau 9 hari menjelang pemungutan suara.

Meskipun demikian, penyelenggaraan Pemilu 2019 di Jatim dinilai baik oleh Mardani. "Karena petugas Pemilu nya saja berjumlah 1,2 juta. Mas Himawan (Plt. Asisten Sekda Jatim) menemani kami perwakilan dari Pemprovnya. 1,2 juta itu banyak sekali, dan ternyata berjalan dengan baik, 38 kabupaten kota hampir 30 juta lebih DPT," ujarnya.

Sementara itu, Plt. Asisten Sekda Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo mengatakan dari segi kemanan, secara umum Pemilu di Jatim berlangsung kondusif. Seluruh jajaran Pemprov Jatim telah membangun komunikasi yang sinergis antar komponen yang ada. Terlebih lagi, ada peningkatan partisipasi pemilih yang signifikan, diikuti dengan suara sah.

"Di Jawa Timur ini seluruh Forkompinda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) kompak, Ibu Gubernur, Pak Kapolda, Pangdam, Pak Kajati bersama KPU dan Bawaslu itu sering bertemu dan membincangkan proses, kalau ada apa-apa dalam pelaksanaan langsung bisa diatasi," jelas Himawan.(eko/es/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Komisi II Sarankan Pemilu Selanjutnya Gunakan Data Dukcapil
Terbukti Lakukan Curang, 5 Petugas PPK Loa Janan Ilir Samarinda Divonis Penjara
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Legislator Anggap Karhutla Sebagai Bentuk Kegagalan Pemerintah
Tolak Bantuan DKI Jakarta Atasi Karhutla, Warga Riau Sebut Pemprov Riau Sombong
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]