Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Komisi II Bahas Aturan Penyelenggaraan Pemilu
2018-06-05 15:37:37

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh (kanan).(Foto: singgih/hr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dirjen Otda, Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan peraturan baru terkait penyelenggaraan Pemilu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan, ada lima butir aturan yang dibahas, yaitu terkait Peraturan Bawaslu tentang pengawasan kampanye Pemilu, dana kampanye, pencalonan peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, pencalonan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan peraturan Bawaslu tentang pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian penyelenggaraan pemilu.

"Belum ada kesepahaman antara DPR dan Bawaslu terkait peraturan tentang kampanye, yaitu mengenai citra diri dan peraturan Bawaslu yang meminta parpol memberitahu Bawaslu satu hari sebelum menyelenggarakan kegiatan termasuk kegiatan internal," jelasnya disela-sela RDP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).

Nini, sapaan akrabnya menjelaskan, Peraturan Bawaslu yang dimaksud adalah parpol memberitahu apabila akan menyelenggarakan kegiatan agar tidak terjadi kampanye sebelum waktu masa kampanye dimulai, yaitu tanggal 23 September-13 April 2019.

"Semangat kita sama mengatur untuk memberi kemudahan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Namun, jika setiap kegiatan internal parpol harus memberitahu kepada Bawaslu kami keberatan, karena kami hampir setiap hari melakukan rapat konsolidasi," kata legislator PKB itu.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman yang menyatakan ketidaksepakatanya apabila kegiatan internal parpol harus diberitahu ke Bawaslu. Pertama, saat ini ia adalah peserta politik yang harus menyampaikan pendidikan politik.

"Kalau kita mau sampaikan pendidikan politik ini baik internal maupun eksternal itu sikap politik kita, janganlah ini diatur, ini kan sudah diatur dalam UU Parpol. Jangan dibuat aturan baru," tegas politisi Partai Golkar itu.

Sementara terkait citra diri, dijelaskan dalam rapat bahwasanya Bawaslu mengatur, karena dikhawatirkan ada pihak yang memiliki kekuatan, sehingga akan lebih masif dalam mensosialisasikan mengenai citra diri dibandingkan yang tidak memiliki kekuatan.

Namun, hal tersebut juga belum ada kesepakatan, karena aturan citra diri tentang alat peraga kampanye yang dirasa kurang memberi ruang bagi parpol. Untuk itu, Komisi II meminta Bawaslu dan KPU untuk kembali merumuskan peraturan mengenai kampanye tersebut.(rnm/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Jakarta Barat Pasang 1000 Spanduk: Ciptakan Kerukunan Umat Beragama Pada Pemilu 2019
Aliansi Relawan Prabowo-Sandi Memperingatkan dengan Keras Polri Tidak Ikut Politik Praktis
Tunjukkan Kualitas Demokrasi Indonesia, DPR Gelar Observasi Pemilu
16 Parpol, Tim Capres-Cawapres Tingkat Nasional Patuh Lapor LPSDK
Lieus Sungkharisma: Apakah Polisi Melakukan Hal Yang Sama Terhadap Posko Jokowi-Ma'ruf?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Aris Idol Ditangkap Lagi Nyabu di Apartemen dengan 4 Temannya
Forum Komunikasi Pemegang Polis Bancassurance Jiwasraya Minta Presiden Jokowi Turun Tangan Soal Tunggakan
Menteri Agama: Pentingnya Jaminan Produk Halal Bagi Konsumen Muslim
Polres Jakarta Utara Musnahkan Barang Bukti Narkotika Shabu Seberat 11 Kg
Tasyakur Milad Ke-30 LPPOM MUI, Tingkatkan Pelayanan dengan Aplikasi Digital
Ditresnarkoba PMJ Menangkap 4 Tersangka Kasus Narkotika dengan 2,3 Kg Shabu
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Menteri Agama: Pentingnya Jaminan Produk Halal Bagi Konsumen Muslim
Ditresnarkoba PMJ Menangkap 4 Tersangka Kasus Narkotika dengan 2,3 Kg Shabu
JAKI: 'Kaukus Korban HAM Kriminalisasi Rezim Jokowi' Bakal Ke Mahkamah Internasional
Polsek Kembangan Jakbar Menangkap 3 Orang Pengedar Narkoba di Lingkungan Sekolah
TNI AU Daratkan Paksa Pesawat Asing B-777 ET-AVN
Pernyataan Kontroversial Mendag Kembali Dikritik Legislator terkait Garam dan Gula
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]