Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Media
Komisi I Dorong Migrasi TV dari Analog ke Digital
2021-02-02 23:55:05

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat dan Dewan Pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/2).(Foto: Jaka/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Perpindahan televisi analog yang berbasis teknologi konvensional ke arah televisi digital adalah hal yang terelakkan di masa sekarang. Oleh karena itu upaya migrasi atau perpindahan itu mendapat perhatian dan sokongan dari Komisi I DPR RI.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan hal tersebut saat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat dan Dewan Pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/2).

Kharis meyakini migrasi tersebut akan membawa manfaat yang baik bagi duni pertelevisian dan masyarakat. "Switch analog ke digital salah satu manfaatnya penentuan rating bisa lebih objektif dengan feedback yang dapat langsung diperoleh," ujar politisi Fraksi PKS tersebut.

Diharapkan akan lebih banyak pihak yang dapat memantau langsung siaran televisi. Kharis pun menekankan, KPI sebagai pengawas televisi dalam negeri, juga harus bergerak dalam melakukan pemantauan dengan langsung menyesuaikan diri.

Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan turut mengapresiasi kinerja KPI, KIP dan Dewan Pers saat ini. Sebagai penjaga gawang bagi instituasi media dan penyiaran, harapannya ketiga lembaga dapat mengedepankan pengawasan dan sosialisasi bagi industri media agar dapat mengabarkan informasi yang valid dan berimbang.

Ia mencontohkan terkait informasi sumir soal vaksin Covid-19 di tengah masyarakat yang kebanyakan meragukannya. "Selain yang sangat rawan misalnya soal Undang-Undang yang belum selesai, tapi media sudah sedemikian hebat memberitakannya. Ini bagaimana peran lembaga-lembaga ini menyikapi hal tersebut," sebut Sturman dalam rapat.

Adapun politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga memberikan concern ke semua lembaga untuk mendorong sosialisasi protokol kesehatan selama pandemi ini. Di kesempatan yang sama, Ketua KPI Agung Suprio mengatakan pihaknya telah mengapresiasi kerja stasiun televisi yang mendorong iklan protokol kesehatan di medianya.(ah/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Media
 
LSP Pers Indonesia Apresiasi Digitalisasi dan Pelayanan Prima PTUN Jakarta
 
Dewan Pers Indonesia dan SPRI Ajukan 8 Tuntutan Kemerdekaan Pers kepada Presiden
 
LKPP Terima Pengaduan WAKOMINDO Terkait Diskriminasi Kerjasama Media di Pemerintahan Daerah
 
Biro PP Lakukan 'Media Visit' Massifikasi Informasi Kinerja DPR dan Persiapan IPU
 
Perselisihan Kapolrestro Depok-Wartawan Dimusyawarahkan, Kompolnas: Media Membantu Polri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]