Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Transportasi
Komentari Jokowi Soal Tiket Pesawat Mahal, Rizal Ramli: Solusi Presiden Kok Cetek Amat
2019-06-01 05:34:48

Ilustrasi. Eks Menko Perekonomian Dr. Ir. Rizal Ramli.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Eks Menko Perekonomian Rizal Ramli (RR) ikut mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo soal melonjaknya harga tiket pesawat. Dalam suatu wawancara, Jokowi, sapaan akrab presiden memandang perlu untuk mengundang maskapai asing masuk Indonesia agar harga tiket bisa terjangkau.

"Maaf Pak Jokowi, kok solusinya cetek dan merugikan kepentingan nasional? Pasar domestik di negara-negara besar khusus untuk airline domestik. Suruh menterinya belajar cara ngatur duopoly supaya tidak rugikan konsumen," cuit Rizal Ramli pada akun @RamliRizal dalam twitternya, Jumat (31/5).

Sementara, Rizal juga menambahkan komentarnya, "Thn 2000, penumpang pswt drop 60% akibat krisis 1998. Oligopoly Garuda, Merpati, Mandala tidak mau turun. Menko RR beri izin 6 airline baru : Sriwijaya, Lion dsb. Cost per km turun 60%. Saat ini, Penumpang naik 7x, airport sesak, airline RI terbesar di Asean," tulis Rizal.

Dalam wawancara tersebut, Jokowi menilai salah satu faktor tiket mahal karena kurangnya kompetisi dalam pasar penerbangan.

Menurut Jokowi dengan mengundang maskapai-maskapai baru untuk membuka rute domestik nantinya akan membuat konsumen memiliki lebih banyak pilihan dan maskapai akan semakin efisien.

Selain itu, Jokowi juga menyebut perizinan di Indonesia memungkinan untuk maskapai asing bisa mendirikan perusahaan (perseroan terbatas) dan membuka rute-rute domestik.(aa/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Transportasi
 
Bayar Tiket Parkir Bukan Berarti Kendaraanmu Aman
 
Kemenhub Harus Kaji Kembali Pembatasan Penjualan Tiket di Pelabuhan Bakauheni
 
Kemenhub Didesak Atasi Mahalnya Harga Tiket Moda Transportasi Darat, Laut, dan Udara
 
Pemerintah Diingatkan Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Terkait Impor KRL
 
Kaji Ulang Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]