Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PKI
Kivlan Zein Protes Pernyataan Luhut Pandjaitan terkait PKI
2016-05-26 07:51:04

Ilustrasi. Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, S.IP, M.Si.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zein mengaku tidak setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Pandjaitan, yang menilai pemakaian kaos berlambang palu-arit hanya sebatas tren anak muda.

"Polisi tegas, menteri pertahanan juga tegas. Tapi Jokowi dan Luhut bilang jangan berlebihan, malah dibilang baju trendi. Justru itu awal dari kebangkitan PKI," ujar Zein, dalam diskusi publik di Sekretariat Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Kepolisian Indonesia, di Jakarta, Rabu malam.

Dia berpendapat, peristiwa penggunaan lambang yang identik dengan komunisme itu pada negara-negara Eropa masih bisa dimaklumi karena pola pikir masyarakatnya telah maju sehingga bisa mengerti dan memahami batas-batas idealisme satu negara.

"Kalau kita masih negara berkembang dan masih ada kecurigaan paham komunis akan bangkit lagi," ujar dia.

Sebelumnya, Pandjaitan --pensiunan jenderal TNI AD dan lama berkarir di bidang intelijen dan kontra intelijen dan Kopassandha TNI AD-- berkomentar mengenai maraknya remaja yang mengenakan pakaian dengan atribut palu-arit dan beberapa temuan spanduk di sejumlah daerah yang menggunakan lambang serupa.

Pandjaitan menilai penertiban agar jangan dilakukan secara berlebihan karena masih dalam proses pendalaman dan dikhawatirkan penggunaan atribut itu hanya sebagai bagian dari budaya pop atau grup musik tertentu yang menggunakan atribut serupa.

Padahal Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Penyebaran Paham Komunisme/Marxisme-Leninisme, masih berlaku.

Selain itu, Zein juga menilai simposium PKI yang berlangsung beberapa waktu lalu merupakan pembiaran yang disengaja pemerintah dan berjanji akan mengadakan simposium tandingan dalam waktu dekat.

Pada kegiatan diskusi yang diselenggarakan di kantor Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri itu, Kivlan juga memaparkan adanya pergerakan komunis gaya baru yang dia anggap tengah bersiap untuk bangkit di Indonesia.

"Kalau komunis gaya lama tampilannya sudah ada di konstitusi dan kepengurusan partai. Tapi yang gaya baru partainya tidak ada tapi orang-orangnya sudah menyusup ke tingkat pemerintahan," tukas Kivlan memaparkan.(am/antaranews/bh/sya)


 
Berita Terkait PKI
 
• HNW Tegaskan TAP MPRS Terkait Larangan PKI Masih Berlaku
 
• Kebangkitan PKI Itu Keniscayaan
 
• Anton Tabah Digdoyo: Kibarkan Bendera Setengah Tiang, PKI Nyata Dan Selalu Bikin Kacau NKRI!
 
• Modus Menyerang Soeharto Untuk Bangkitkan PKI
 
• Jenderal Gatot Ungkap Dicopot dari Panglima karena Perintahnya Putar Film G30S/PKI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]