GORONTALO, Berita HUKUM - “Forum Kawasan Timur Indonesia hadir menjembati para stakeholders untuk berinteraksi. Interaksi ini bermanfaat untuk membangun kepercayaan yang mengarah pada reformasi dan mendorong proses pembangunan yang lebih efektif,” jelas Ketua Pokja Forum Kawasan Timur Indoensia (KTI), Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa, MS, pada Forum Kepala BAPPEDA Provinsi se-KTI VIII, pada (2/11) lalu.
Dihadapan forum yang turut dihadiri oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tersebut, Winarni mengatakan, Forum KTI merupakan forum terbuka bagi para reformasi pembangunan, terutama reformasi yang berada di kawasan dengan keanggotaan berasal dari kalangan pemerintah, akademisi, organisasi non pemerintah dan sektor swasta.
“Mereka adalah pembaharu sosial di bidang masing-masing yang senantiasa membangun relasi antar pihak dan antar daerah untuk membangun kemitraan dan inovasi sosial demi membangun Kawasan Timur Indonesia yang lebih baik,” tuturnya.
Diuraikannya, Forum KTI yang difasilitasi oleh Yayasan Bakti, kembali akan memfasilitasi Forum Kepala BAPPEDA Provinsi Se-KTI VIII. Hingga saat ini sudah dilaksanakan delapan kali pertemuan dan hubungan antar Kepala BAPPEDA Provinsi se-KTI secara kompak. Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi ini akan menjadi Forum tukar solusi antar Kepala Bappeda, demikian juga hubungan dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bappenas, koordinasinya sudah semakin kuat. Ibu Menteri Bappenas sendiri juga hadir pada Pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi ke-6 di Jakarta tersebut.
Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI memberikan input resmi untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014), Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2012 dan Masterplan untuk Percepatkan dan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Melalui Forum ini, yang cakupan wilayahnya meliputi 4 pulau besar yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, diharapkan dapat memberikan masukan pada RPJMN 2015-2019 yang berdimensi kewilayahan.
Seperti kita ketahui lanjut Winarni, bahwa Bappenas sedang dalam proses penyusunan untuk naskah akademis RPJMN 2015-2019 sebagai proses teknokratis dalam siklus perencanaan.
“Sehingga masukan berharga dari Ibu/Bapak serta diskusi yang konstruktif sangat diharapkan pada Forum ini. Selain itu, diharapkan para Kepala Bappeda dapat menyampaikan evaluasi terhadap pencapaian program prioritas pembangunan masing-masing provinsi berbasis kewilayahan terhadap RPJMN 2010-2014,” jelas Winarni.
Mantan Kepala BAPPEDA yang juga Sekda Provinsi Gorontalo tersebut, kembali didaulat dan tetap dipercayakan memegang kembali kendali sebagai Koordinator Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI oleh peserta forum yang terdiri dari, Para Kepala Bappeda Provinsi di KTI, Pokja Forum KTI, Wakil dari AusAID, AIPD, CIDA, JICA, Focal Point Jaringan Peneliti KTI (JiKTI), serta Sekjen BKPRS.(bhc/shs)
|
