Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus BANSOS
Ketua PN Bandung Diperiksa KPK Terkait Suap Hakim
Monday 22 Apr 2013 13:04:28

Gedung KPK.(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Singih Budi Prakoso, Ketua Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (22/4) terkait dugaan suap di PN Bandung. Ia diperiksa sebagai saksi tersangka Wakil Ketua PN Bandung, Setyabudi Tejocahyono.

Priharsa Nugraha, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK mengatakan, Singgih Budi Prakoso akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ST (Setyabudi Tejocahyono). Diperiksanya Ketua PN Bandung itu sebagai upaya menindaklanjuti kasus yang mencuat lewat Operasi Tangkap Tangtan (OTT).

"Ya diperiksa sebagai saksi untuk ST (Setyabudi Tejocahyono)," kata Priharsa saat dikonfirmasi. Seperti diketahui, kasus ini merupakan hasil OTT yang dilakukan KPK. Hasilnya, KPK berhasil menangkap Setyabudi yang merupakan ketua hakim dalam penanganan perkara kasus Bansos di Bandung.

Nah, dalam menangani kasus itulah, Setyabudi diduga menerima suap agar menghukum ringan para terdakwa kasus Bansos itu.

Tidak hanya Ketua PN Bandung yang diperiksa KPK hari ini. Lembaga superbodi itu juga menjadwalkan, Hakim Marni Emmy Mustafa, juga mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Sareh Wiyono, dan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat CH Kristi Purnawiwulan.

Semua saksi itu akan diperiksa sebagai saksi Setyabudi. "Semuanya saksi untuk ST," terang Priharsa.

CH Kristi Purnawiwulan, tampak sudah memenuhi penggilan KPK. Namun, saat disinggung apakah dirinya terlibat dalam menangani kasus yang sedang membelit teman sesama Hakim, ia membantah jika dirinya mengetahui penanganan kasus Bantuan Sosial tersebut.

"Bukan, bukan, saya diperiksa sebagai Plt (pelaksana tugas)," katanya sambil masuk gedung KPK.(bhc/din)


 
Berita Terkait Kasus BANSOS
 
• Terpidana Prof Dr Sutedja: Anggota DPRD dan Paturahman As'ad Minta 30 Persen
 
• Divonis 6,6 Tahun Penjara, Prof Setedja Sebut Uang Korupsi Dibagi-bagi ke Pejabat dan Dewan
 
• Korupsi Dana Bansos Rp18 Milyar, Prof Dr Thomas Susadya Divonis 6,6 Tahun Penjara
 
• Mashudi Terdakwa Kasus Bansos PKBM Divonis 18 Bulan Penjara
 
• Mashudi Terdakwa Kasus Bansos PKBM Dituntut 2 Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]