Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Mahkamah Agung
Ketua Mahkamah Agung RI Tunjuk Andi Samsan Nganro Sebagai Jubir MA yang Baru
2018-12-27 21:43:30

Andi Samsan Nganro Sebagai Jubir MA yang Baru.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk memasuki tahun 2019 sebagaimana biasa yang terjadi pada suatu lembaga untuk menyampaikan Refleksi Akhir Tahun 2018 juga dimana dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menyampaikan Kinerja Mahkamah Agung RI tahun 2018 dihadapan awak media di Jakarta pada, Kamis (27/12).

Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali yang didampingi seluruh Ketua Kamar termasuk Sekretaris MA Pujo, pada kesempatan tersebut juga sekaligus telah menunjuk dan mengumumkan secara resmi Hakim Agung Andi Samsan Nganro, SH, MH sebagai juru bicara Mahkamah Agung yang baru terhitung hari ini, Kamis (27/12) menggantikan Suhadi yang harus konsen sepenuhnya sebagai Ketua Kamar Pidana.

Penunjukan Andi Samsan Nganro sebagai Jubir baru MA dinilai kalangan wartawan sangat tepat dan optimis akan mampu menjalin lebih baik antara lembaga peradilan MA dengan kalangan jurnalis, mengingat sosok Andi Samsan yang cukup dekat dengan wartawan sejak Andi Samsan menjabat sebagai Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat itu.

Dalam paparan capaian kinerga yang signifikan MA dipimpin Hatta Ali, yang sejak menjabat menjadi Ketua MA 6 tahun silam, dimana jumlah tunggakan perkara di MA yang besarnya belasan ribu perkara, kini hanya tersisa sekitar 700 an perkara.

Dikatakan ketua MA bahwa kendati sejumlah regulasi telah diluncurkan, sistem telah banyak diperbaiki, bahkan pelayanan satu pintu serta penanganan perkara melalui internet telah dilakukan, nyatanya masih ada saja sejumlah hakim dan pejabat peradilan yang terkena OTT, hal itu menunjukkan bahwa jauh lebih mudah membina ternak ketimbang manusia, jelas Hatta Ali kepada.

"Saya sadar bahwa saya sebagai manusia biasa juga tidak sempurna, namun saya siap mengundurkan diiri jika kedepan masih saja ada Ketua Pengadilan Tinggi di Indonesia yang terkena OTT. Hal ini berarti orang yang saya percaya itu, tidak lagi menjaga kehormatan lembaga MA dan saya sebagai pucuk pimpinan nya. jabatan ini hanyalah sebagai amanah, bukan untuk dibawa sampai keliang kubur," ujar Hatta Ali.

Dalam kesempatan tersebut Ketua MA Hatta Ali juga berharap, agar para insan pers bisa menyajikan berita yang berimbang, jangan mengikuti gaya pemberitaan media online detik.com yang acap kali salah dalam menyajikan berita, karena masih saja mengungkap data yang lama yang sudah basi.

"Dalam acara ini saya berharap dari media detikcom bisa hadir, agar saya bisa memberikan kesempatan sepuasnya kepada detik,com bertanya, tapi kenapa justru tak mau hadir, padahal saya sangat tekankan kepada pihak Humas agar nomor satu paling saya harapkan wartawan detikcom bisa hadir." Ppgkas Hatta Ali.(bh/gaj)

Share : |

 
Berita Terkait Mahkamah Agung
Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Temu Wicara MA, BI, dan OJK
Ketua Mahkamah Agung RI Tunjuk Andi Samsan Nganro Sebagai Jubir MA yang Baru
MA Tidak Menanggapi Bisa Tidaknya di Vonis Bebas Ridwan Mukti Beserta Istri
Pembatalan Perda Kabupaten/Kota Kewenangan MA
Syarat Materi dalam Putusan Mahkamah Agung Diuji ke MK
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota
PKS: Hentikan Kriminalisasi pada Ustadz Abdul Somad
Jaksa Agung Serahkan Aset Rampasan Terpidana Korupsi Adrian Waworuntu ke Kejati NTT
DPR: Rencana Pemindahan Ibukota Ancam Kedaulatan Nasional
Gerakan Bela Korban Pinjaman Online Demo di Depan KPK: Stop Rentenir Online!
Untitled Document

  Berita Utama >
   
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]