Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
MPR RI
Ketua MPR: Stabilitas Ekonomi Harus Terjaga
2018-08-17 14:51:46

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.(Foto: Naefuroji/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyerukan agar stabilitas ekonomi nasional terjaga sekaligus mencegah ancaman krisis sejak dini. Ini penting menjadi perhatian pemerintah agar bangsa Indonesia terhindar dari kemulut krisis ekonomi yang menyengsarakan anak bangsa.

"Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel, diantaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas, dan peningkatan daya ekspor kita," kata Zulhas, sapaan akrab Ketua MPR RI itu.

Hal tersebut disampaikan Zulhas saat menyampaikan pidato pengantarnya pada Sidang Tahunan MPR RI 2018 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8). Hadir dalam Sidang Tahunan itu Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Menteri Kabinet Kerja. Pimpinan DPR RI dan DPD RI juga turut hadir dalam sidang tersebut.

Utang negara, sambung Zulhas, juga harus dikendalikan agar tak menggerus APBN. Persoalan lain yang disampaikan Ketua PAN tersebut adalah pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro yang perlu terus dikembangkan. Solusinya dengan pemberian fasilitas kredit, fasilitas produksi, dan pasar, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi agar UMKM tumbuh dan berkembang.

Pada bagian lain, Zulhas juga menyinggung soal kesenjangan ekonomi. "Kami mensyukuri penurunan gini ratio yang dicapai oleh pemerintah dari sekitar 0.41 menjadi 0.39 saat ini. Ini terjadi akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah," ungkapnya lebih jauh.

Yang perlu diperhatikan lagi, sambung Zulhas, golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karenanya, pemerintah diimbau perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli masyarakat tidak tergerus.(mh/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait MPR RI
 
• Pimpinan MPR RI Segera Berkirim Surat Kepada DPD RI Terkait Pergantian Fadel Muhammad
 
• Ketua MPR RI Bamsoet Dukung BI Terbitkan Rupiah Digital
 
• Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara
 
• Ahmad Basarah: Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat
 
• Bamsoet PPHN Tampung Seluruh Aspirasi Rakyat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]