Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Samarinda
Ketua KPU Kaltim Digugat Elvyanti - Bob Daud ke PTUN
Wednesday 26 Jun 2013 18:41:52

Jumpa Pers yang di gelar pasangan Elvianty Dwi Mas - Muhammad Bob Daud di sekretariat tim pemenngannya Kamis (30/5).(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Bukan gertakan sambal atau omong besar yang dilakukan Calon Gubernur Kaltim 2013 - 2018 Kalimantan Timur (Kaltim) dari calon Independen Elvi Yanti Dwi Mas - Muhammad Bob Daud dalam verifikasi awal administrasi, yang menurut ketua KPU Kaltim Andi Sunandar tidak memenuhi syarat dukungan hingga digugurkan, yang selama ini menjadikan suatu polemik terjawab dengan melakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kaltim.

Keduanya serius untuk melakukan gugatan terhadap ketua KPU Kaltim yang diangkap telah melakukan tindakan atau kebijakan diluar kewenangan undang-undang, dengan menggugurkan pasangan Ely = Bob daud, sebagai mana pemberitaan selama ini. Dimana ketua KPU Kaltim Andi Sunandar menekankan bahwa Pasangan Elvi - Bob Daud hanya menyerahkan 3.000 surat dukungan berupa KTP, sehingga digugurkan dan tidak diperkenankan untuk menyerahkan formulir Pendaftaran sebagai peserta atau kontestas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mendatang.

Tidak hanya gertak sambal, ini terbukti dengan Kuasa Hukumnya Petrus Tiba, SH dan Jimmy, SH mengajukan gugatan terhadap ketua KPU Kaltim ke PTUN Kaltim di Samarinda sebarang, Rabu (27/6) siang.

Petrus Tiba Negha, SH yang didampingi Jimmy,SH usai menyerahkan gugatan ke PTUN Kaltim, kepada media Cetak dan Elektronik di PTUN Kaltim mengatakan bahwa, Gugatan yang dilakukan kliennya terhadap Ketua KPU Kaltim karena KPU Kaltim dinilai tidak benar-benar menjalankan Undang-Undang, sehingga merugikan klien kami Elvi - Bob Daud. Sehingga kami meminta dapat diikut sertakan dalam pemilihan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim,

"Klien kami Elvi - Bob Daud dirugikan dengan menggugurkan, dan yang lain di perbolehkan untuk mendaftar dengan menyampaikan kekurangan yang yang ada, padahal klien kami suaranya lebih banyak sekitar 130.000 surat dukungan dinyatakan diskwalifikasi, dan tidak diperbolehkan mendaftar, sedangkan calon lain yang hanya 79.000 surat dukungan di perbolehkan untuk mendaftar," ujar Petrus Tiba, SH.

Dasar yang kami ajukan gugatan juga Surat Pemberitahuan dari KPU Kaltim Nomor : 270/499/Sekr-KPU/V/2013, Tanggal diatas tulis tangan 8 Mai 2013 yang disampaikan ke Elvi - Bob Daud 19 Juni 2013, yang isinya pada pon 1, pasangan pada tanggal 28 April 2013 (hari terakhir pendaftaran) hanya mendapat dukungan 3.000 KTP, Anehnya sudah dinyatakan diskwalifikasi. Sehingga tidak diperbolehkan untuk mendaftar pada (28/4), namun dinyatakan diberi kesempatan untuk memperbaiki kekurangan hingga tanggal (30/4), dan pada tanggal 3 Mei 2013 memiliki 130.000 dukungan berupa KTP, ini perlu di pertanyakan, tegas Petrus Tiba Neka.

Kepala PTUN Kaltim melalui Kabag Humas, Bagus Darmawan, SH, MH, mengatakan, benar pada hari ini Rabu (26/6) telah masuk barusan surat gugatan Elvi Yanti Dwi mas - Muhammad Bob Daud melalui Kuasa hukumnya Petrus Tiba Neka, SH dan kawan melakukan gugatan terhadap Ketua KPU Kaltim, di daftar dengan nomor perkara 21/G/2013/PTUN-Smd Tanggal 26 Juni 2013, ujar Bagus.

"Benar pada hari ini Rabu (26/6) Elvi Yanti - Bob Daud, melalui Kuasa Hukumnya Petrus Tiba dkk, mengajukan gugatan terhadap Ketua KPU Kaltim dan terdaftar nomor 21/G/2013/PTUN-Smd," jelas Bagus.

Bagus Darmawan juga menambahkan bahwa, setelah gugatan masuk akan dilakukan seleksi kelengkapan administrasi dan akan dilakukan dismissal profil pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan, sebagaimana keketentuan pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, baru ditunjuk Majelisnya dan proses sidang akan dimulai, pungkas Bagus.(bhc/gaj)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Samarinda
Proyek Drainase Batu Cermin Rp 9,6 Milyar Diduga Asal Jadi Berbau Korupsi
KM Prince Soya Tujuan Pare-Pare Penuh Sesak, Diduga Kelebihan Penumpang
Mesum di Mobil, Pegawai Pemkot Samarinda dan Mahasiswi Diamankan Satpol PP
Dwi Sugiarto Menjabat Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Samarinda
Hilang 6 Jam, Kakek 65 Tahun Ditemukan Tewas Tersengat Aliran Listrik
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Lebih dari 150 Orang Tewas dan Ratusan Ribu Dievakuasi Akibat Banjir di Cina
Pak Joko Widodo Ngurus Negara Jangan Disamakan dengan Ngurus Usaha Mebel
Hakim Tolak Gugatan Praperadilan PT TFDI Terhadap Kementerian LHK
Kredit Fiktif di BRI, Polres Pangkep Tetapkan 6 Tersangka dan 3 DPO
Diduga Korupsi, Dirut PDAM Makassar Haris Yasin Limpo Dilaporkan ke Kejaksaan
Danpuspomal Pimpin Sertijab Dirbinlidkrimpamfik Puspomal
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pak Joko Widodo Ngurus Negara Jangan Disamakan dengan Ngurus Usaha Mebel
Hakim Tolak Gugatan Praperadilan PT TFDI Terhadap Kementerian LHK
Polda Metro Jaya: Kapten Begal Tewas Ditembak
Polda Metro Jaya Musnahkan Narkotika Pengungkapan Mei-Juli 2016
Suhardi Alius Dilantik Presiden menjadi Kepala BNPT
Panglima TNI Berikan Pangkat Luar Biasa 9 Prajurit TNI Satgas Tinombala
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]