Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
LGBT
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
2018-01-22 16:10:53

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo,(Foto: jayadi/hr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, tidak ada fraksi-fraksi di DPR yang menyetujui atau melegalkan LGBT (lesbi, gay, biseks, dan tarnseksual). Oleh karena itu pernyataan Ketua MPR RI itu tidak tepat, dan tidak ada pembicaraan khusus RUU LGBT.

"Saya kira pernyataan Pak Zulkifli Hasan itu kurang tepat, salah ucap atau salah kutip. Sebab, kalau saya pasti menolak legalisasi LGBT, yang merusak moral bangsa itu," tegas Bambang pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/1).

Menurut politisi Golkar itu, isu LGBT mencuat dalam pembahasan RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang saat ini sedang dibahas Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR.

"Semangat Komisi III DPR justru selain menolak, juga ada perluasan daripada pemidanaan perilaku LGBT itu. Tidak hanya pada pencabulan terhadap anak di bawah umur, tapi hubungan sesama jenis dapat dikategorikan pidana asusila," ujar mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.

Karena itu Bamsoet, demikian sapaan akrabnya, membantah adanya 5 fraksi yang setuju dengan LGBT tersebut. Demikian pula spekulasi Ketua Umum PAN yang menyebut LGBT untuk kepentingan Pemilu 2019.

"Saya kira tidaklah. Kan kalau itu yang dirugikan Pak Ketua MPR sama PAN kan. Saya tidak yakin itu. Saya kira mungkin terjadi miss komunikasi saja. Saya masih meyakini kalau Pak Zul masih berada dalam garis yang lurus dan tegak," pungkasnya.(sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait LGBT
Negara Harus Tegas Tolak Perilaku LGBT
Zulhasan dan Pat Gulipat Pasal LGBT
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Anggota DPR Reni Marlinawati Perjuangkan Soal LGBT Masuk dalam KUHP
Jazuli Juwaini Kecewa, Uji Materi Pasal Kesusilaan Ditolak MK
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jabat Dewan Pengarah BPIP, Megawati, Mahfud MD, Said Aqil, Syafii Maarif Bergaji Rp 100 Jutaan?
Sengsara Kalau Jokowi 2 Periode
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rencana Urun Rembug Alumni UI Mencari Solusi dan Menyelamatkan NKRI
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
Relawan Bali Kita AS Deklarasikan Abraham Samad Capres 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]