JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa dalam penyelesaian program legislasi nasional (Prolegnas), DPR RI tidak bekerja sendirian, melainkan harus bersama pemerintah. Jika pemerintah tidak datang ke rapat kerja, otomatis pembahasan rancangan undang-undang (RUU) menjadi tertunda.
Hal ini ia sampaikan ketika memberikan materi dan diskusi pada Jambore Bela Negara FKPPI dengan tema "Memperkuat Peran dan Fungsi Lembaga Legislatif untuk Kepentingan Rakyat," di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, (9/12).
"Insya Allah jika seluruh stake holder telah setuju, akan jadi kado terindah peringatan 74 Tahun kemerdekaan Indonesia," ujar Bamsoet dalam rilisnya.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, dalam sebuah pembahasan RUU, ada kalanya semua Fraksi sudah setuju terhadap RUU, namun pemerintah belum setuju. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu pembahasan RUU memerlukan manajemen dan seni tersendiri.
"Terlepas dari dinamika politik yang ada, dalam penyusunan RUU, DPR RI bersama pemerintah selalu menyesuaikan dengan tiga faktor yang menjadi landasan. Landasan filosofis yang mengacu pada Pancasila, landasan yuridis berupa UUD 1945, serta landasan sosiologis dengan memperhatikan aspirasi dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat," terang Bamsoet.
Begitupun dalam menjalankan fungsi anggaran. Legislator Partai Golkar Dapil Jawa Tengah VII ini menjelaskan bahwa ada empat indikator utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sedangkan untuk mendongkrak partisipasi rakyat dalam mengawasi kinerja anggota dewan, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan DPR RI telah membuat aplikasi DPR NOW! yang bisa di download di smartphone setiap orang agar seluruh lapisan masyarakat dimanapun mereka berada bisa memantau apa yang dilakukan DPR RI dari detik ke detik secara real time.
"Konsep DPR RI dalam Genggaman Rakyat melalui aplikasi DPR NOW! akan memudahkan rakyat memantau para wakilnya di Parlemen, lebih mudah dibanding memantau pasangan masing-masing. Silakan download dan nikmati berbagai fitur didalamnya," kata Bamsoet.
Lebih jauh, Wakil Ketua Umum KADIN ini menambahkan, DPR RI terus membuka diri dengan mengadakan Lomba Kritik DPR pada peringatan HUT DPR ke-73 bulan Agustus lalu. Lomba Kritik DPR tersebut diwujudkan dalam bentuk essai, meme serta stand up comedy.
"Ini langkah baru dari DPR RI agar lebih terbuka dan semakin dekat dengan rakyat. Biasanya DPR RI yang mengkritik pemerintah, sekarang DPR RI yang dikritik langsung oleh masyarakat," tutup Bamsoet.(cas/eps/DPR/bh/sya) |
