Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Pekerja Asing
Ketua DPR Minta Ombudsman Buka Temuan TKA Serbu Kendari
2018-04-26 08:12:00

Ini bukan bandara Shanghai China. Tapi Bandara HALUOLEO KENDARI. Rombongan pekerja asing baru lagi masuk Kendari.(Foto: @rajawaliNKRI)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Ombudsman RI untuk menjelaskan secara terbuka kepada publik atas temuannya yang menyebutkan bahwa setiap harinya 70 persen penerbangan menuju Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara berisi tenaga kerja asing (TKA) ilegal. Belum lagi, 30 persen TKA ilegal sisanya masuk melalui jalur laut. Disinyalir, TKA ilegal tersebut masuk menggunakan visa turis alias kunjungan sementara.

"Saya minta kepada Ombudsman jika memiliki data, agar dibuka dan diserahkan kepada Komisi IX dan Komisi III DPR agar segera memanggil pihak-pihak terkait untuk mendapat penjelasan dan klarifikasi. Saya juga berharap agar kita semua bijaksana dalam melihat keberadaan TKA di Indonesia. Data yang diungkap Ombudsman, kalau itu benar memang cukup mengejutkan. Ombudsman harus mampu membuktikan hal tersebut," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4).

Bamsoet tak menutup mata bahwa masih ditemukan TKA ilegal dari berbagai negara yang masuk ke Indonesia. Namun, jumlahnya tidak banyak dan sudah ditindak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi maupun aparat hukum lainnya.

"Keberadaan TKA ilegal tak hanya dihadapi Indonesia. Berbagai negara lain juga menghadapi hal serupa. Kita tak perlu khawatir karena saya yakin Ditjen Imigrasi sudah bekerja profesional. Aparat dan perangkat hukum kita juga sangat tegas menindaknya," tutur Bamsoet.

Bamsoet juga tak sepakat jika keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dianggap sebagai biang kerok membanjirnya TKA ilegal ke Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, izin kerja bagi TKA dari berbagai negara yang masih berlaku hingga akhir 2017 sekitar 85.974 pekerja. Setahun sebelumnya sebesar 80.375, dan tahun 2015 sebanyak 77.149 pekerja.

"Jumlah ini relatif kecil dibandingkan pengiriman tenaga kerja kita ke berbagai negara lain. Misalnya, pekerja kita di Hongkong ada 160 ribu pekerja, di Malaysia ada 2,3 juta pekerja. Data World Bank, ada sekitar 9 juta WNI yang juga menjadi TKA di berbagai negara lain," terang Bamsoet.

Bagi Bamsoet, keberadaan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tak perlu dikhawatirkan maupun dipolitisasi sedemian rupa. Karena, Perpres tersebut justru memberikan kepastian terhadap perbaikan iklim investasi di Indonesia. Perpres sama sekali tak menghilangkan syarat kualitatif dalam memberikan perijinan terhadap TKA.

"Terkait izin TKA, Perpres hanya menyederhanakan birokrasi perizinan agar bisa cepat dan tepat tanpa mengabaikan prinsip penggunaan TKA yang selektif. Sehingga prosesnya tidak berlarut-larut. Kalau birokrasinya bisa cepat, kenapa harus diperlambat," ujar Bamsoet.

Bamsoet menegaskan, terpenting saat ini adalah pemerintah bisa menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan iklim investasi. Sehingga bisa menciptakan banyak lapangan kerja baru bagi Bangsa Indonesia.

"Kita patut berbangga, selama 3,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK setidaknya sudah menciptakan 8.460.000 lapangan kerja baru bagi bangsa Indonesia. Ditengah berbagai kondisi perekonomian dunia yang tak stabil, pertumbuhan ekonomi kita selalu baik dibandingkan dengan negara lain. Bahkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sudah mencapai 1 triliun dolar AS," pungkas Bamsoet.(ann/sf/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Pekerja Asing
51 TKA Asal Cina Tanpa Dokumen Lengkap Diusir dari Aceh
Isu TKA Perlu Penanganan Serius
Tingkatkan Investasi, Pemerintah Justru Rugikan Serikat Pekerja
DPR Ajak Buruh Kawal Rekomendasi Panja TKA
Zulkifli Hasan Ingatkan Amanat Konstitusi Utamakan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengusaha Asing Kabur dan Ribuan Pekerja Tidak Dibayar Upahnya, Dimana Tanggung Jawab Pemerintah?
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok Sudah Keluar Bebas dari Rutan Mako Brimob
Kapolri Memimpin Upacara Sertijab Sejumlah Pati Polri dan 5 Kapolda
Perlu Terobosan Penanganan Dampak Bencana
Pengusaha di Begal dan Dibacok Setelah Keluar dari Bank, Uang Rp 600 Juta Dibawa Kabur
Cina Mencatat Laju Ekonomi Paling Lambat, Indonesia 'Perlu Waspada'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kapolri Memimpin Upacara Sertijab Sejumlah Pati Polri dan 5 Kapolda
Said Didu: Sejak Awal Esemka Cuma Mobil Bohongan!
Abu Bakar Ba'asyir Tidak Bebas, BPN Prabowo-Sandi: Siapa Yang Sebar Hoax Jokowi Atau Yusril?
Update Banjir Sulawesi Selatan, BNPB Mencatat 8 Orang Meninggal, 4 Orang Hilang
Sandi Effect, Pembeda Pilpres 2019
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]