Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Hoax
Ketua DPR Minta Elit Politik Tak Sebar Berita Hoax
2018-05-08 21:05:46

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (baju putih) saat Rembuk Nasional ‘Mewujudkan Pemilu 2019 yang Aman dan Bermartabat’, di Jakarta, Selasa (8/5).(Foto: Jayadi/and)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Pemilu 2019 akan berlangsung ditengah perkembangan masyarakat yang sangat dinamis akibat kemajuan teknologi informasi. Masifnya informasi di media sosial yang terkadang tak bisa dikontrol bisa turut mempengaruhi cara pandang dan sikap masyarakat.

"Para elit politik jangan mendidik masyarakat melalui berita hoaks dan ujaran kebencian. Mari kita kedepankan sikap kenegarawanan untuk bersaing secara sehat dan menunjukan sikap siap menang, siap kalah," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam Rembuk Nasional 'Mewujudkan Pemilu 2019 yang Aman dan Bermartabat', di Jakarta, Selasa (8/5).

Bamsoet menuturkan, Pemilu 2019 akan menjadi kali pertama kampanye ditentukan kekuatan media sosial. Siapa yang menguasai media sosial, dialah yang bisa mengendalikan arus opini publik sehingga bisa memenangkan Pemilu.

"Media sosial menjadi kekuatan utama pada Pemilu 2019 nanti. Sayangnya, perilaku masyarakat di media sosial sama sekali jauh berbeda dengan budaya masyarakat yang selama ini kita kenal, yaitu budaya santun, saling hormat menghormati, gotong royong dan guyub. Saya sangat sedih, sikap dan perilaku masyarakat seolah kebablasan dan tidak mengindahkan etika yang baik di media sosial," ungkapnya.

Bamsoet tak habis pikir berita hoax maupun ujaran kebencian yang berbau fitnah bisa bercampur aduk sehingga membentuk opini. Parahnya, berita hoaks tersebut kemudian diterima sebagai suatu kebenaran lalu disebarluaskan, tanpa ada klarifikasi atau cover both side. Tak jarang, elite politik maupun orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat menjadi bagian didalamnya.

"Hiruk pikuk media sosial kerap dimanfaatkan kelompok tertentu untuk mencapai tujuan politiknya, dengan mengembangkan politik identitas yang berbasis SARA, sehingga menimbulkan konflik di masyarakat. Ini tak boleh kita biarkan. Saya dukung penuh aparat kepolisian melakukan tindakan tegas. Jika tidak ditertibkan dari sekarang, ini akan menjadi fenomena bola salju yang semakin membesar dan liar. Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi taruhannya," terang Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini memandang perlu adanya peningkatan edukasi politik dan sosialisasi kepada masyarakat. Sehinggga, berbagai hal teknis maupun sengitnya persaingan politik tidak menambah kerumitan penyelenggaraan Pemilu dan menaikan tensi politik.

"Lancarnya urusan teknis bisa ikut mempengaruhi lancarnya tensi politik. Begitupun sebaliknya, berbagai kendala teknis bisa jadi akan menaikan tensi politik. Karena itu, DPR RI selalu mendukung KPU sebagai penyelenggara Pemilu, agar bisa melakukan manajemen yang lebih canggih dan handal. Sehingga semua proses dan tahapan Pemilu berlangsung demokratis dan kredibel," pungkas Bamsoet.

Hadir sebagai pembicara antara lain Irjen Pol Gatot Edy Pramono (Mabes Polri), Romo Benny Susetyo (tokoh agama), Jimly Asshiddiqie (pakar hukum tata negara), Hasyim Ashari (KPU Pusat), Bahtiar (Kementerian Dalam Negeri), Helmi Faishal (PBNU), Abdul Mu'ti (PP Muhammadiyah) serta Arifin Asyad (praktisi media).(rnm/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Hoax
Abu Bakar Ba'asyir Tidak Bebas, BPN Prabowo-Sandi: Siapa Yang Sebar Hoax Jokowi Atau Yusril?
Soal Pembatasan Berbagi Pesan WhatsApp, Pengguna: Tidak Signifikan Jika Hanya Cegah Hoax
Dosen UI: Jika Sebar Hoaks, Tokoh Agama Paling Berdosa
HMPI: Hoaks Buat Netizen Lebih Hebat dari Quraish Shihab
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengusaha Asing Kabur dan Ribuan Pekerja Tidak Dibayar Upahnya, Dimana Tanggung Jawab Pemerintah?
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok Sudah Keluar Bebas dari Rutan Mako Brimob
Kapolri Memimpin Upacara Sertijab Sejumlah Pati Polri dan 5 Kapolda
Perlu Terobosan Penanganan Dampak Bencana
Pengusaha di Begal dan Dibacok Setelah Keluar dari Bank, Uang Rp 600 Juta Dibawa Kabur
Cina Mencatat Laju Ekonomi Paling Lambat, Indonesia 'Perlu Waspada'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kapolri Memimpin Upacara Sertijab Sejumlah Pati Polri dan 5 Kapolda
Said Didu: Sejak Awal Esemka Cuma Mobil Bohongan!
Abu Bakar Ba'asyir Tidak Bebas, BPN Prabowo-Sandi: Siapa Yang Sebar Hoax Jokowi Atau Yusril?
Update Banjir Sulawesi Selatan, BNPB Mencatat 8 Orang Meninggal, 4 Orang Hilang
Sandi Effect, Pembeda Pilpres 2019
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]