Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pemilu
Ketua DPR Dorong Aparat Antisipasi Manuver Politik Jelang Pemilu
2018-09-04 08:21:34

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.(Foto: Jaka/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong TNI, Polri, dan BIN untuk terus mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh manuver politik para politisi. Manuver politik oleh siapa pun tidak boleh mengorbankan masyarakat, apalagi mengadu domba kelompok-kelompok masyarakat hanya karena beda pilihan politik.

Bamsoet, panggilan Politisi Partai Golkar ini bersyukur dan memberi apresiasi kepada TNI, Polri dan BIN karena sejauh ini berhasil menetralisir keadaan di tengah maraknya manuver para politisi. Namun, ia berharap gesekan antar kelompok massa di Surabaya dan Riau beberapa saat lalu saat menyikapi deklarasi #2019GantiPresiden tidak berulang di kota-kota lainnya.

"Suasana menuju tahun politik 2019 menghadirkan pemandangan yang tidak menyenangkan untuk dilihat banyak orang. Kondusifitas beberapa kota di Jawa dan sejumlah daerah lain berpotensi terganggu akibat manuver para politisi yang tidak dapat diterima oleh sebagian warga. Karena itu, tindakan antisipatif patut diteruskan," tutur mantan Ketua Komisi III DPR RI tersebut, Senin (3/9).

Menurutnya, kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden tidak salah dan memang tidak boleh dipersalahkan atas nama demokrasi atau kebebasan berpendapat. Selain itu, ia juga meminta apabila para penggiat deklarasi ini punya massa pendukung di beberapa tempat, juga tidak boleh dikecam. Bahkan semua pihak patut menerimanya sebagai fakta apa adanya.

Akan tetapi, lanjut Bamsoet, ketika pergerakan dari massa pendukung deklarasi dan massa penolak deklarasi berpotensi bentrok dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas), negara dalam hal ini aparat keamanan di setiap daerah, wajib hadir untuk menengahi sekaligus mencegah gesekan.

"Masing-masing kelompok beserta massa pendukungnya wajib menahan diri. Semua pihak juga harus menghormati aparat keamanan di setiap daerah ketika mereka harus membuat keputusan terbaik untuk meminimalisir risiko sekecil apa pun," pungkas politisi dapil Jawa Tengah VII tersebut.(eps/sf/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Babak Baru Politik Kardus, Pengamat: Untuk Menjerat Mahar Politik, UU Harus Punya Pasal Serius
Polri dan TNI Gelar Simulasi Pengamanan Sidang Putusan MK Jelang Pemilu 2019
Banyak DPT Ganda, Legislator Duga Ada 'Human Error'
Polri dan Bawaslu Siap Maksimalkan Pengamanan Pemilu 2019
Jelang Kampanye Pilpres: Jokowi Diminta Mundur, Yusril Pasang Badan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan
Museum Basoeki Abdullah akan Gelar Pameran Lukisan dari 19 Perupa
Polisi Menangkap 2 Tersangka Penjual Obat Keras Berbagai Merk 15.367 Butir
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah dengan Bakti Sosialnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Terkait Laporan NasDem, Otto Hasibuan Bersama 720 Pengacara Bergabung Mendukung Rizal Ramli
Ada 17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II Ditandatangani Prabowo Subianto
Pemuda Muhammadiyah Tantang Sandiaga Uno Hadirkan Perubahan Ekonomi
Babak Baru Politik Kardus, Pengamat: Untuk Menjerat Mahar Politik, UU Harus Punya Pasal Serius
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]