Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Hoax
Ketua DPR: Hoaks Jadi Tantangan Media Mainstream
2018-02-10 07:21:37

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2018 di Danau Cimpago, Pantai Padang, Sumatera Barat, Jumat (9/2).(Foto: Istimewa)
PADANG, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai ke depannya, tantangan wartawan jauh lebih berat dan pelik, karena wartawan dituntut untuk bekerja lebih cepat dalam menyajikan informasi yang benar dan akurat. Kebenaran dan akurasi menjadi harga mati, agar informasi yang disajikan wartawan tidak menjadi hoaks (berita atau informasi bohong).

"Media mainstream yang dikelola komunitas wartawan akan tetap menjadi andalan publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Namun, tantangan bagi media mainstream makin berat dan pelik karena akumulasi dan arus informasi dewasa ini ibarat debu yang bertebaran setiap harinya," ujar Bamsoet, begitu Ketua DPR RI ini biasa disapa, dalam acara peringatan Hari Pers Nasional 2018, di Padang, Sumatera Barat, Jumat (9/2).

Dilanjutkannya, ketika publik resah dan bertanya mengapa hoaks bisa memadati jagad pemberitaan masa kini, keresahan dan pertanyaan itu sebenarnya dialamatkan juga kepada insan pers. Hoaks marak karena insan pers masa kini belum cukup sigap merespons setiap isu atau peristiwa di ruang publik. Ketidaksigapan wartawan akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkan hoaks dari setiap peristiwa.

"Dengan begitu, fenomena maraknya hoaks pada era sekarang harus ditanggapi oleh komunitas wartawan sebagai tantangan. Dengan meningkatkan kesigapan atau sensitivitas terhadap isu-isu yang beredar di ruang publik, peran wartawan pada dasarnya bisa mereduksi hoaks," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Bamsoet, komunitas wartawan tentunya harus juga beradaptasi dengan tantangan zaman yang dihadapi bangsa dan masyarakatnya. Pasalnya, dewasa ini Negara menghadapi persoalan yang cukup pelik. Salah satunya adalah terkotak-kotaknya masyarakat akibat perbedaan pilihan politik dan beda keyakinan.

Akibatnya, menuju agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada Juni 2018 ini, muncul lagi kekhawatiran bersama tentang kemungkinan digunakannya isu bernuansa SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) untuk mendiskreditkan lawan politik.

"Itulah tantangan yang sedang dihadapi bangsa ini, selain tantangan di bidang ekonomi dan tantangan eksternal. Komunitas wartawan Indonesia tidak boleh gagal paham terhadap tantangan yang sedang berkembang saat ini.Dengan memahami tantangan bangsa, wartawan akan bisa merumuskan perannya dan kontribusinya sebagai salah satu pilar demokrasi," pungkas Bamsoet.(ayu/sf/DPR/bh/sya)



Share : Facebook |

 
Berita Terkait Hoax
Yusril Ihza Mahendra Klarifikasi Tulisan Hoax yang Pernah Viral
Ketua DPR: Hoaks Jadi Tantangan Media Mainstream
Berita Hoax Akan Kembali Warnai Pilkada Serentak 2018
Yunahar: Tidak Boleh Menyebarkan Berita Bohong Walau Niatnya Baik
Kapuspen TNI: Berita Panglima TNI Lindungi Pak Ahok Adalah Tidak Benar Atau HOAX
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mediasi PBB dengan KPU Gagal, PBB Lakukan Perlawanan sebagai Bentuk Kezaliman
Panglima TNI: Soliditas TNI dan Polri Demi NKRI
Pengamat: UU MD3 Larangan Kritik, Negara Berpotensi 'Hancur Lebur'
TNI Gadungan Ditangkap karena Tipu Gadis Jutaan Rupiah
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Forum Jurnalis Muslim Bakal Latih Relawan MRI se-Indonesia
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]