Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pertumbuhan Ekonomi
Kesejahteraan Rakyat Lebih Penting daripada Mengejar Angka Pertumbuhan
2017-05-06 06:12:08

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.(Foto: iwan armanias/iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik dan prediksi angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia kerap terjadi setiap kali membahas APBN. Namun, yang perlu dipahami publik bahwa kesejahteran dan keadilan social jauh lebih penting daripada mengejar angka pertumbuhan.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Kamis (4/5). Mensejahterakan rakyat adalah tugas konstitusional yang harus dilakukan, bukan membanggakan angka pertumbuhan yang kini di kisaran 5 persen. "Pertanyaannya, apakah ekonomi yang dibangga-banggakan itu sudah mampu membebaskan rakyat dari jeratan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan?" kritik Heri, penuh tanda tanya.

Politisi muda Gerindra ini mengungkap data aktual. Pada 2015, ekonomi nasional hanya tumbuh 4,79 persen. Di 2016 menjadi 5 persen dan kini 2017 diprediksi 5,2 persen. Namun, gerak pertumbuhan itu kurang berkontribusi besar terhadap persoalan bangsa. Pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan kian meningkat dan menganga. Fakta di tahun 1986, angka pengangguran hanya 2,7 persen. sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat menjadi 5,61 persen pada tahun 2016 atau naik hampir 3 persen.

Menurut Heri, pertumbuhan yang ada selama ini belum memberi perbaikan yang signifikan atas masalah pengangguran. Sementara menyoal kemiskinan periode sebelum Jokowi, tingkat kedalaman kemiskinan ada pada angka 1,75 (tahun 2014). Namun, pada tahun 2015 memburuk menjadi 1,97 pada 2015 dan 1,94 pada 2016. Kedalaman kemiskinan di desa jauh lebih parah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Apalagi, kemiskinan di luar Jawa melebihi kemiskinan nasional sebesar 10,86 persen.

Melihat fakta ini, kata Heri, apa yang bisa dibanggakan dari pertumbuhan ekonomi saat ini. Sementara bicara ketimpangan, bila dibandingkan sebelum krisis 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini belum memberi perbaikan signifikan pada masalah ketimpangan. Sebelum krisis 1998, pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan angka ketimpangan hingga mencapai 0,35. Namun, saat ini pertumbuhan ekonomi belum mampu melepaskan rakyat dari ketimpangan.

"Ini terlihat dari Indeks Gini yang masih berada di angka 0,39 sampai dengan 0,40. Artinya, pembangunan hingga saat ini, pembangunan yang belum berkontribusi besar terhadap pengentasan ketimpangan," tandas politisi dari dapil Jabar IV itu. Pemerintah, lanjut Heri, harus realistis mematok pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, harus pula jujur mengakui bahwa sejak krisis 1998 ini belum ada capaian ekonomi yang berkualitas dan sesuai dengan tugas konstitusional yang diemban.

"Pemerintah pusat harus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Koordinasi dan sinergi yang baik antara pusat dan daerah harus terbangun dengan baik. Masih banyak daerah-daerah yang belum mengadopsi langkah-langkah debirokratisasi di pusat," serunya lebih lanjut. Ia justru mengimbau untuk menghentikan polemik yang tak konstruktif dan fakus membangun kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.(mh/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Pertumbuhan Ekonomi
Ekonomi Tumbuh di Bawah Ekspektasi
Pemerintah Harus Perhatikan Penurunan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah Diminta Realistis Targetkan Pertumbuhan Ekonomi
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Terlalu Ambisius
Kesejahteraan Rakyat Lebih Penting daripada Mengejar Angka Pertumbuhan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kapuspen TNI: TNI dan Dewan Pers Sepakati Perjanjian Kerja Sama
Panglima TNI: Orang-Orang Hebat Mengambil Pelajaran dari Kekalahan
Komputer Trouble, Layanan Samsat Gunung Sahari Sempat Terganggu
4 Pilar Kebangsaan Pondasi Kuat Menangkal Bahaya Laten Komunis
Kasus Penelantaran Pasien Terjadi Lagi, Kemenkes Tidak Belajar dari Kasus Sebelumnya
Surat Terbuka JATAM untuk Presiden Jokowi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit
Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar
Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]