Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Arab Saudi
Kerusuhan di KJRI Jeddah, Muhaimin Iskandar: TKI Ingin Mengurus Dokumen Kepulangan
Monday 10 Jun 2013 14:49:06

Rapat Kerja Menteri Tenaga Kerja dengan Muhaimain Iskandar dengan Komisi IX DPR RI, di gedung DPR RI, Senin (10/6).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Tenaga Kerja, Muhaimin Iskandar menjelaskan kepada Komisi IX DPR RI dalam Rapat Kerja terkait insiden Aksi demontrasi yang berujung pembakaran di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah Saudi Arabia.

Muhaimin menjelaskan bahwa, "peristiwa yang terjadi kemarin di KJRI Jeddah akibat penumpukan dari 50 ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dari 100 ribu TKI yang habis masa kerja (overstayers) dan ingin mengurus dokumen kepulangan," ujar Muhaimin, di Gedung DPR RI, Senin (10/6).

"Dari keadaan suasana yang tidak kondusif, dan selalu saja ada pihak-pihak yang memprovokasi disana," kata Muhaimin.

Dijelaskannya, sekarang sudah diperbanyak loket dan ditambah lokal staf di Arab Saudi, juga mahasiswa dan masyarakat di Saudi Arabia.

Anggota Komisi IX DPR RI meminta, "pimpinan sidang agar segera melakukan kunjungan kerja ke Jeddah untuk melakukan pemantauan terhadap amnesti yang diberikan kerajaan saudi arabia," ujar Jamal dari Fraksi Hanura.

Kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX ini, mendesak perlindungan maksimal terhadap TKI di Arab Saudi, dan akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP)DPR dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Hukum dan HAM.(bhc/put)


 
Berita Terkait Arab Saudi
 
• Beredar Foto Pegunungan di Mekkah Arab Saudi Menghijau, Benarkah Tanda-Tanda Kiamat Sudah Dekat?
 
• Saudi: Alasan OPEC+ Kurangi Produksi Minyak karena Ekonomi
 
• Uni Emirat Arab Sulut Konflik dengan Arab Saudi Soal Kuota Minyak
 
• Arab Saudi Usulkan Rencana Perdamaian untuk Mengakhiri Perang Saudara Selama Hampir 6 Tahun
 
• Raja Salman Pecat Anggota Keluarga Kerajaan dari Kementerian Pertahanan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]