Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Virus Corona
Kerumunan Menyambut Jokowi di Maumere, PKS: Pemerintah Tidak Konsisten, Apa Pun Alasannya
2021-02-24 20:21:31

Tampak foto dan komentar netizen di media sosial twitter terkait kerumunan massa menyambut Jokowi di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kerumunan yang terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) juga menuai kritik keras dari Politisi PKS Bukhori Yusuf.

Bukhori Yusuf menilai, kerumunan di Maumere itu menunjukkan bahwa sikap pemerintah terhadap upaya penegakan protokol kesehatan dalam rangka menekan angka kasus Covid-19 sangat tidak konsisten.

"Menunjukkan pemerintah memang tidak konsisten. Apa pun alasannya," tegasnya

Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga menyoroti sikap presiden yang terkesan membiarkan warga berkerumun di tengah pandemi Covid-19. Sikap presiden tersebut akan ditangkap masyarakat sebagai pihak yang mengingkari aturan protokol kesehatan Covid-19.

"(Presiden Jokowi) harusnya menjadi contoh dalam segalanya," pungkasnya.

Sementara, Wasekjen Komunikasi Publik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari juga menilai Presiden Joko Widodo tidak bisa mencontohkan dan menjaga protokol kesehatan dengan baik saat kunjungannya ke Maumere, Nusa Tenggara Timur pada Selasa (23/02/2021).

"Kalau Presiden dan aparat negara terkait saja tidak bisa mencontohkan dan menjaga berjalannya protokol kesehatan dengan baik, maka apa artinya segala upaya penanganan yang menghamburkan dana masyarakat serta memakan banyak korban jiwa?" ujar Fathul Bari, Rabu (24/2).

Dia menyampaikan dengan adanya kejadian tersebut penegakkan hukum terkait protokol kesehatan jadi terasa kurang adil.

"Bahkan penanganan pandemi disertai dengan kasus korupsi serta kasus penegakkan hukum terkait protokol kesehatan yang dirasakan kurang adil oleh sebagian masyarakat," tutur Fathul.

Menurut Fathul kata spontanitas yang dijadikan sebagai alasan terlalu mengada-ada mengingat tingkat positivity rate Covid-19 di Indonesia berada di kisaran 20 persen.

"Apakah harus seperti itu spontanitas seorang Presiden dari sebuah negara dengan tingkat positivity rate Covid-19 yang sangat tinggi? Padahal standar WHO idealnya positivity rate berada di bawah lima persen," jelas Fathul.

Fathul mengatakan tidak ada alasan sedikitpun untuk tidak menjaga segala sesuatu berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, terlebih bagi seorang Presiden dan seluruh aparat terkait.

"Yang dilakukan Presiden malah sengaja berhenti dan membagikan suvenir sehingga membuat kerumunan, lalu berdalih masalah itu selesai dengan alasan spontanitas," sesal Fathul.

Kalau spontanitasnya seperti itu, lanjut Fathul, berarti minim sekali kepekaan beliau terhadap tingginya kasus Covid-19 di Indonesia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (24/2).

Jokowi meninjau program food estate di Desa Makata Keri, Kabupaten Sumba Tengah. Presiden lalu ke Kabupaten Sikka untuk meresmikan Bendungan Napun Gete di Desa Ilinmedo, Kecamatan Waiblama.

Saat Jokowi rombongan berhenti di Maumere, ibukota Kabupaten Sikka, ia berhenti menyapa masyarakat sekitar hingga menimbulkan kerumunan massa. Kepala negara pun berdiri sambil melambaikan tangan kepada warga yang sudah menanti.(pks/RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
 
Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
 
Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
 
Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
 
Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]