Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pancasila
Keppres Gaji BPIP Bertentangan dengan Keuangan Negara
2018-05-28 14:19:28

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera.(Foto: iwan/hr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengecam Keputusan Presiden (Keppres) tentang gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang nominalnya mencapai 100 juta perbulan. Ia menganggap hal ini memalukan dan menciderai rakyat Indonesia mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami defisit.

"Keppres ini sangat memalukan dan menciderai hati nurani rakyat Indonesia!" ungkap Mardani, melalui rilis yang diterima Parlementaria, Senin (28/5).

Mardhani sebenarnya mendukung adanya lembaga ini sebagai upaya penguatan ketatanegaraan bangsa Indonesia, namun ia menyayangkan Keppres tentang gaji BPIP yang dinilainya sangat membebani negara dengan anggaran yang tidak sedikit. "Tidak tanggung-taggung, dana yang disiapkan setidaknya bisa mencapai Rp1,3 milyar per orang selama satu tahun," jelasnya.

Lebih lanjut, legislator F-PKS itu, di tengah perekonomian Indonesia yang berat; rupiah melemah, daya beli menurun, pengangguran meningkat, ekonomi sulit, utang melangit, menggaji besar Tim BPIP adalah langkah yang kurang bijaksana.

"Masih banyak agenda pemanfaatan anggaran yang lebih penting untuk mendongrak perekonomian rakyat. Di sinilah perlunya pemerintahan yang cakap, peka dan memiliki empati yang kuat akan rakyat," ujar pria kelahiran Jakarta itu.

Ketua DPP PKS itu mengatakan, seharusnya pemerintah mmencontohkan Malaysia yang memotong gaji para menteri karena ekonomi sedang tidak stabil. "Malu, saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yang diluar batas kemampuan. Malaysia malah mengurangi gaji para menterinya, kita malah menetapkan seenaknya," ujarnya.

Ia menuturkan seharusnya para elit menerapkan prinsip Pancasila tentang semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Prinisp Pancasila harusnya diperlihatkan oleh elitnya, tapi ini gimana mau menerapkan Pancasila jika langkah awalnya jauh dari semangat Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," tutupnya.(rnm/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pancasila
Ratna Sarumpaet: Megawati Bikin UUD Kehilangan Nilai Pancasila
Lembaga yang Tak Jelas dan Banyak Kejanggalan, BPIP Layak Dibubarkan
Salam dari Madura Teruntuk Prof Mahfud MD
Bupati Ismunandar Memimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Sangata
Mabes TNI Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Soal Penggalangan Dana Gerindra, PKS: Ide Kreatif dan Sesuai Generasi Milenial
Pemerintah Diminta Batalkan Integrasi Tarif Tol JORR
10 Film yang Patut Anda Tonton di Bulan Juni 2018
Islam Semakin Laku sebagai Komoditas Politik di Pemilu Turki?
Bos Perusahaan Mobil Audi Ditahan terkait Manipulasi Emisi Diesel
Anies Baswedan Jadi Irup Peringatan HUT ke-491 Kota Jakarta
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Soal Penggalangan Dana Gerindra, PKS: Ide Kreatif dan Sesuai Generasi Milenial
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP
Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan
APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim
Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]