Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Tsunami
Kepala BMKG Diminta Mundur dari Jabatan
2018-10-04 05:24:32

Ilustrasi. Tampak kondisi daerah yang hancur akibat gempa tsunami di Sulawesi Tengah.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing meminta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengundurkan diri dari jabatannya. Anthon menilai Dwikorita tidak layak lagi memimpin BMKG, karena ia paling bertanggung jawab terhadap banyaknya jumlah korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menyebut kelalaian yang dilakukan BMKG dalam mendeteksi bencana dianggap sebagai kesalahan fatal. Selain itu, pernyataan yang diberikan kepada media juga sangat normatif, sehingga membuat informasi menjadi simpang siur.

"Saya dengan tegas meminta agar Kepala BMKG lebih terhormat kalau mengundurkan diri. Di samping itu juga, statement-statement yang diberikan dilontarkan oleh Kepala BMKG ini sangat simpang siur atau sangat berlainan dengan realita. Padahal sebagai pemimpin, seharusnya dia dapat melaporkan kondisi yang sejelas-jelasnya," jelasnya ketika ditemui Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10).

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini menyebut rusaknya alat pendeteksi tsunami sejak tahun 2012 tidak pernah diketahui sebelumnya. Ia sangat menyayangkan miskoordinasi yang kebablasan seperti ini, sehingga berimbas kepada penderitaan yang dialami masyarakat.

"Rusaknya alat pendeteksi ini tidak pernah dilaporkan sebelumnya ke DPR. Jika jauh hari kita tahu, pasti kita akan segera lakukan tindakan cepat. Kita kan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kalau masyarakat sudah terlunta-lunta begini, kita semua harus bertanggung jawab," tutur Anton menyesalinya.

Legislator dapil Sumatera Utara III ini meminta pemerintah untuk secepatnya mengevaluasi kinerja Kepala BMKG agar permasalahan bencana ini tidak berlarut-larut. Ia menilai, apabila situasi tanggap bencana dilakukan maka korban jiwa pastinya dapat diminimalisir.

"Pemerintah dalam hal ini harus tegas memilih orang yang kompeten, kompeten di pekerjaannya dan kompeten memberikan penjelasan kepada masyarakat. Apalagi masalah ini kan sangat sensitif. Coba bayangkan berapa orang yang hilang, rumah yang rusak, porak-poranda, bahkan tidak makan sampai sekarang. Harus segera dievaluasi," tandas Anthon.

Seperti diketahui, gempa dan tsunami dahsyat yang menghantam Palu dan Donggala di provinsi Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9) lalu data yang dihimpun hingga kini telah menewaskan lebih dari 1.407 Orang. Selain itu, ada 2.549 orang yang mengalami luka berat. 113 orang dinyatakan hilang, serta ada 152 orang yang masih tertimbun reruntuhan, dan 65.733 rumah rusak berat. Tercatat 70.821 warga yang terdampak gempa dan tsunami mengungsi di 141 titik

Sedangkan, dari media sosial twitter akun BMKG @infoBMKG yang memiliki banyak followers sebesar 3.683.851 tersebut, saat kejadian bencana memang mentweet status Peringatan Gempa dan Tsunami, yakni pada Jumat (28/9) pukul 17.05 WIB dengan menulis :

"#Peringatan Dini Tsunami di SULTENG,SULBAR, Gempa Mag:7.7, 28-Sep-18 17:02:44WIB, Lok:0.18LS,119.85BT,Kdlmn:10Km#BMKG," tulisnya.

Namun, tak lama setelah itu sekitar 29 menit, diperkirakan pada saat tsunami menghantam daerah pesisir pantai, BMKG pada pukul 17.36 WIB, Jumat (28/9), akun BMKG tersebut mentweet kembali Peringatan Tsunami Telah Berakhir :

"#Peringatan dini TSUNAMI yang disebabkan oleh gempa mag:7.7, tanggal: 28-Sep-18 17:02:45 WIB, dinyatakan telah berakhir#BMKG," tulis BMKG.(eps/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Tsunami
 
Kerugian Material Akibat Tsunami di Kawasan Tanjung Lesung Berkisar Rp150 Milliar
 
Tim SAR Gabungan Terus Menemukan Korban Tsunami Selat Sunda, 373 Meninggal Dunia dan 128 Hilang
 
Evakuasi Korban Tsunami Terus Dilanjutkan: 281 Meninggal, 1.016 Luka-Luka Dan 57 Hilang
 
Tim Evakuasi TNI Sudah Diterjunkan di Lokasi Tsunami Selat Sunda
 
Ikut Berduka, Sandiaga Uno Terjunkan Tim Bantuan ke Lokasi Terdampak Tsunami
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]