Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pekerja Asing
Kemnaker Harus Klarifikasi TKA di Alexis
2017-11-03 10:58:27

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati saat memberikan peryataan soal keberadaan TKA (Tenaga Kerja Asing.(Foto: Runi)
JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak memberi izin atas operasional Hotel Alexis dan Griya Spa membuka sisi lain soal keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di hotel tersebut. Setidaknya ada 104 TKA dari beberapa negara yang harus diklarifikasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenakertrans).

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mengemukakan hal ini dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Kamis (2/11). Keberadaan para TKA di Alexis itu juga diperkuat dengan pemberitaan sejumlah media nasional. Merujuk UU 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker No.16/2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, para TKA itu bisa dipekerjakan dalam posisi manager dan memiliki fungsi untuk melakukan transfer knowledge (alih pengetahuan) terhadap tenaga kerja domestik.

"Lalu, pertanyaannya apa kontkes TKA yang bekerja di Alexis tersebut?" kata politisi PPP ini penuh tanda tanya. Okky mendesak Kemenakertrans dan Kemenkum HAM dalam hal ini Ditjen Keimigrasian untuk mengaudit TKA yang bekerja di hotel-hotel dan tempat-tempat hiburan untuk melihat izin TKA di Indonesia. Bila sudah mengantongi izin bekerja, apakah izinnya sudah memenuhi ketentuan UU Ketenagakerjaan.

Jika hanya mengantongi izin berkunjung, namun digunakan untuk bekerja, berarti ada penyalahgunaan izin. "Kami meminta pemerintah tegas dalam menerapkan aturan terkait
keberadaan warga asing termasuk soal TKA. Apalagi, keberadaan mereka disinyalir melakukan praktik asusila. Langkah Pemprov DKI Jakarta ini harus menjadi momentum seluruh pihak untuk menertibkan dan menegakkan aturan, termasuk dalam aspek ketenagakerjaan," tutup Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP ini.(mh/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pekerja Asing
Isu TKA Perlu Penanganan Serius
Tingkatkan Investasi, Pemerintah Justru Rugikan Serikat Pekerja
DPR Ajak Buruh Kawal Rekomendasi Panja TKA
Zulkifli Hasan Ingatkan Amanat Konstitusi Utamakan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Pansus Angket TKA Akan Segera Dibentuk
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Hak Angket DPR Segera Bergulir Atas Pengangkatan Iwan Bule
Polres Flores Timur Diduga Petieskan Kasus Tragedi Nimun Lema Anak Lamahala
Liburan Hari Ketiga Lebaran Ribuan Wisatawan Masih Padati Pantai Bira
Ketua MPR Harap Momen Idul Fitri Jadi Ajang Perkuat Persatuan di Tahun Politik
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik
Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers
Hasil Survey: Edy Rahmayadi - Musa Rahekshah Diprediksi Memenangkan Pilgubsu
Bergabung Ke Partai Berkarya, Inilah Pernyataan Politik Titiek Soeharto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]