Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Kemenkominfo
Kemkominfo Blokir 20 Situs tentang MMM
Monday 20 Apr 2015 13:53:57

Mavrodi Mondial Moneybox (MMM).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memblokir 20 situs yang berkaitan dengan Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) yang melibat dana masyarakat.

Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail Cawidu, pemblokiran 20 situs MMM tersebut berdasarkan pengaduan Ketua Dewan Komisionee Otorita Jasa Keuangan (OJK) kepada Kemkominfo. Pengaduan tersebut tindaklanjuti dengan melakukan proses kajian yang dibahas dalam panel Investigasi ilegal, penipuan, obat makanan, perjudian dan narkoba, Kemudian Panel mengusulkan Kepada Kemkominfo untuk memblokir situs-situs tersebut. "Ada 20 situs yang dimintakan kemkominfo ke ISP untuk diblokir,"kata Ismail di Jakarta, Sabtu(18/4).

Ke20 situs itu, adalah Indonesia-mmm_net, mmmindonesialegal.com, klikmmm.com, websupportmmm.com, bisnismavro.com, mmmindonesiaclub.com, mmmindonesia.com, bisnis3m.com, mmmindonesia1.com, mmmlovers.com, mmmindo.com, ik.sergeymavrodi.com, ik.sergeymavrodi-mmm.org, mmmcommunity.net, mmmindonesia9.com, mmm-dotinfo.com, mmmincome.com, 2012.sergey-mavrodi.ms, 2012.sergey-mavrodi.mmm.net, 2012.sergey-mavrodi.com.

Pertimbangan yang mendasari untuk pemblokiran 20 situs tersebut dirangkum dalam 3 kesimpulan setelah melalui kajian pembahasan dalam tim Panel yaitu pertama, situs mmm tersebut tidak memiliki Badan Hukum serta Domisili Hukum yang menyelenggarakan transaksi elektronik, kedua, Tidak memiliki struktur organisasi yang jelas dan ketiga, adanya pernyataan kekhawatiran masyarakat

terhadap dana yang digunakan untuk mengikuti kegiatan MMM.

Menurut Ismail, legalitas Kelembagaan MMM, berdasarkan informasi dari internet, tidak diperoleh informasi bahwa MMM merupakan bentuk badan usaha badan ukum tertentu (bukan perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau badan hukum lainnya) maupun badan usaha non badan hukum( bukan persekutuan perdata, firma maupun Badan usaha non badan hukum lainnya).

Berdasarkan konfirmasi dari anggota Satuan Tugas Waspada Investasi diketahui, bahwa MMM tidak terdaftar sebagai pihak yang memiliki izin, pendaftaran, atau persetujuan dari instansi anggota satgas (tidak memiliki perizinan dari OJK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Permenkominfo Nomor 19 tahun 2014, Satgas menilai bahwa muatan informasi dalam situr internet MMM sangat berpotensi merugikan masyarakat serta menimbulkan keresahan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 10 huruf c butir 5 Permenkominfo Nomor 19 tahun 2014.

Selain itu, untuk mencegah makin tingginya potensi kerugian masyarakat dan keresahan masyarakat, perlu segera dilakukan pemblokiran atas situs internet MMM.Demikian penjelasan secara lengkap yang menjadi dasar pertimbangan pemblokiran situs MMM tersebut.

Gambaran umum Kegiatan MMM ini yaitu mengajak masyarakat untuk bergabung dengan menempatkan dana dalam kegiatan di MMM, keikutsertaan masyarakat dilakukan melalui sistem di internet. Sistem tersebut disebut diciptakan oleh Sergey Mavrodi (warga rusia), calon peserta harus memiliki rekening pada bank, telepon genggam(nomor aktif) dan alamat email, setelah peserta mendaftarkan melalui internet, sistem (internet) akan memberikan password untuk masuk ke sistem, dan kode akses untuk setiap transaksi, Peserta akan diberi perintah untuk mentransfer sejumlah dana kepada rekening bank tertentu(nama bank, nama pemilik rekening dan nomor rekening) dan berposisi sebagai provide help.

Selanjutnya, jika perintah tersebut tidak dipenuhi, maka peserta tersebut dimasukkan dalam daftar blacklist, sehingga tidak dapat lagi mengikuti kegiatan MMM, bukti transfee diupload ke sistem, setelah menstranfer dana, maka peserta tersebut berposisi sebagai penerima bantuan (get help) dan dapat menerima manfaat 30% lebih besar dari jumlah yang telah ditransfer dalam waktu 1 bulan.(Yura/kominfo/bh/sya)


 
Berita Terkait Kemenkominfo
 
Johnny G Plate Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BTS BAKTI Kemenkominfo
 
DPR Dorong Kemenkominfo agar Internet Dapat Membantu Perekonomian Masyarakat Pedesaan
 
Kemenkominfo Diminta Perhatikan Keberadaan ORARI
 
Kemenkominfo Lakukan Pemutusan Akses Aplikasi Pesan Chat Telegram
 
Pemerintah Fokus Pada Pembangunan Fixed Broadband
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengemudi Mobil Plat TNI Palsu Cekcok dengan Pengendara Lain Jadi Tersangka Pasal 263 KUHP
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang
RUU Perampasan Aset Sangat Penting sebagai Instrument Hukum 'Palu Godam' Pemberantasan Korupsi
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]