Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Gaya Hidup    
 
Kemenkominfo
Kemenkominfo Lakukan Pemutusan Akses Aplikasi Pesan Chat Telegram
2017-07-14 21:57:28

Ilustrasi. web telegram.(Foto: telegram.org)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 14 Juli 2017 telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik Telegram. Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun ke-11 DNS yang diblokir sebagai berikut: t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org. Dampak terhadap pemblokiran ini adalah tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web (tidak bisa diakses melalui komputer).

"Saat ini kami juga sedang menyiapkan proses penutupan aplikasi Telegram secara menyeluruh di Indonesia apabila Telegram tidak menyiapkan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan konten-konten yang melanggar hukum dalam aplikasi mereka. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," papar Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan, Jumat (14/7).

Lebih lanjut disampaikan bahwa aplikasi Telegram ini dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan kasus terorisme.

Dirjen Aptika juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kemkominfo selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga Negara dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani pemblokiran konten-konten yang melanggar peraturan perundangan-undangan Indonesia.(kominfo/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kemenkominfo
Kemenkominfo Lakukan Pemutusan Akses Aplikasi Pesan Chat Telegram
Pemerintah Fokus Pada Pembangunan Fixed Broadband
Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Menkominfo Bahas Tiga Agenda
Pemblokiran Situs Judi dan Pornografi
DPR Minta Kemkominfo Kaji Penggabungan Antara, RRI dan TVRI
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
SBY dan Prabowo Sepakat Awasi Penguasa agar Tidak Melampaui Batas
Menhan Saksikan Demo Terbang Pesawat Terbang Tanpa Awak (PPTA) Karya Anak Bangsa
Pansus RUU Terorisme dan Pemerintah Sepakati Pasal Penyadapan, Harus Perhatikan HAM
Krisis Garam Terjadi Karena Kesalahan Manajemen KKP
MK: PK Perdata Hanya Sekali
Setelah Kemenkeu Salurkan Pembiayaan Rp 1,5 Triliun, Kini PBNU Dapat Lahan 10.000 Ha dari Kementan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SBY dan Prabowo Sepakat Awasi Penguasa agar Tidak Melampaui Batas
Menhan Saksikan Demo Terbang Pesawat Terbang Tanpa Awak (PPTA) Karya Anak Bangsa
Krisis Garam Terjadi Karena Kesalahan Manajemen KKP
Hentikan Peradilan Sesat KPK
Diduga Memeras Tersangka Kasus KONI, Kajari Bontang Budi Setyadi Dilaporkan ke Kejagung
Prof Dr Yusril Ihza Mahendra: Presiden Sudah Bisa Kena Impeachment
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]