Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Gula
Kelangkaan Gula Pasir Diindikasi Akibat Permainan Mafia
2020-02-18 10:01:39

Ilustrasi. Gula Pasir.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan kelangkaan gula pasir di pasar terindikasi besar akibat karena permainan mafia. Mereka sengaja menimbun, karena paham betul prediksi permintaan pasar meningkat jelang Bulan Ramadhan dan lebaran. Bahkan ada beberapa analisa berkaitan dengan komoditas gula tahun 2020, bahwa akan terjadi defisit gula konsumsi pada tahun ini apabila tidak ada tambahan dari gula impor.

"Bisa jadi ada yang nimbun untuk ambil untung besar karena pasokan gula berkurang baik produksi dalam negeri maupun gula impor. Pemicu utamanya akibat, rasio stok/konsumsi masih relatif tinggi yang diperkirakan sebesar 89,062 juta ton (50,45 persen dari konsumsi total)," tandas Akmal dalam rilisnya, Senin (17/2).

Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini menyarankan kepada pemerintah agar segera turun tangan dengan melibatkan berbagai sumber daya yang ada, baik logistik maupun pengamanan dengan menurunkan SDM yang tepat. Salah satu hal tegas yang perlu dilakukan adalah menurunkan Satgas Pangan agar bertindak dengan maksimal kepada mafia atau spekulan yang nakal yang selama ini melakukan praktik mengambil untung besar atas penderitaan rakyat.

"Satgas Pangan harus bertindak tegas mengatasi spekulan yang sengaja menumpuk gula pasir. Ini perlu dilakukan agar langkanya gula di pasar tidak sempat terjadi dan gejolak harga dapat dikendalikan," ucapnya.

Ia juga mengingatkan Presiden Joko Widodo, untuk turun tangan terkait banyaknya kasus penimbunan pangan seperti gula pasir dan bawang putih serta bahan pokoknya lainnya. Komoditas pangan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak jangan sampai dipermainkan. Pimpinan tertinggi negara, menurutnya, sangat mudah mengendalikan persoalan lapangan ini bila pemimpinnya memiliki kemauan.

"Saya menyarankan pada Bapak Presiden Negara Republik Indonesia agar jangan hanya mendengar orang di sekitarnya saja, tapi juga mendengar dari berbagai kalangan. Dengan demikian akan mengetahui kondisi objektif mengenai pangan. Ya harus mendengar banyak kalangan. Jika sudah kejadian barang komoditas pangan pokok langka dan atau mahal, maka yang sengsara adalah rakyat kecil," katanya.

Politisi Fraksi PKS ini menilai pimimpin negara kita terlalu fokus pada upaya rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Akibatnya, ketika terjadi persoalan-persoalan yang esensi terjadi pada masyarakat, pemerintah kurang sensitif. Presiden RI juga perlu menambah konsentrasinya untuk memikirkan bagaimana supaya harga sembilan bahan pokok tetap stabil. "Presiden Jokowi jangan konsen kepada pemindahan IKN saja, tapi juga bisa menjaga harga pangan tetap stabil," ujarnya.

Sebelumnya, ada kelangkaan gula pasir di pasar dan mini market. Tahun ini memang stok gula sedikit, sehingga harga gula di pasar naik. Akibatnya, untuk mendapatkan gula retail di mini market, swalayan saat ini mulai agak susah. Kondisi ini jelas membuat masyarakat khawatir karena bukan hanya harga yang naik tapi pembelianpun dibatasi. Kini harga gula pasir sudah diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Rp 12.500 per kg, tetapi sudah Rp 13.000-14.000 per kg.

Bukan hanya di Jakarta, di berbagai daerah juga demikian. Sejak hampir dua pekan ini, sejumlah konsumen, khususnya di Bandar Lampung, mengeluhkan kesulitan mencari gula pasir, baik di supermarket modern maupun minimarket. Bahkan di pasar tradisional, gula pasir kemasan dan bermerek seolah menghilang, alias kosong. Sementara di pasaran, ada gula curah, namun harganya juga sudah melesat Rp 14 ribu hingga Rp 15 ribu per Kg.

Sebagaimana diketahui bersama, sebentar lagi akan hari raya Idul Fitri. Izin impor pada tahun 2019 untuk GKP adalah 495.000 ton atau 500.000 lebih raw sugar. sedangkan saat ini, Izin impor yang sudah keluar 233.000 ton dan yang sudah realisasi sebesar 116.000 ton. Pada hari raya tambahan kebutuhan 150.000 per bulan dan kebutuhan Sumatera 100.000 ton maka stok awal tahun 2021 harus 1,3 juta ton. Kalau stok hanya 900.000 - 1 juta ton maka harga akan naik.

"Saya berharap, pemerintah mampu menyediakan stok gula hingga bulan puasa dan lebaran ini dengan aman dengan meminimalisir Impor. Upaya-upaya antisipasi yang sudah dilakukan sejak tahun lalu mesti mampu di terapkan saat ini. Bukti kerja dan kinerja pemerintah di bidang pangan ujiannya adalah ketika menghadapi bulan ramadhan dan lebaran, harga stabil dan produk tidak langka," tutup Akmal.(dep/es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Gula
 
Kelangkaan Gula Pasir Diindikasi Akibat Permainan Mafia
 
Pernyataan Kontroversial Mendag Kembali Dikritik Legislator terkait Garam dan Gula
 
Arief Poyuono: Impor Gula Industri, Modus 'Kongkalikong' Ijin Raw Sugar
 
Faisal Basri: Jelang Pemilu, Tiba-tiba Indonesia Jadi Pengimpor Gula Terbesar di Dunia
 
Legislator Sesalkan Kebijakan Impor Gula oleh Pemerintah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Aturan yang Dikeluarkan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terlalu Banyak
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]