Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Virus Corona
Kekhawatiran Surabaya Jadi Wuhan Buntut Dari Pusat Yang Mencla-mencle
2020-06-01 08:08:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Kekhawatiran Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur bahwa Kota Surabaya bisa berubah menjadi seperti Kota Wuhan di Hubei, China dinilai cukup wajar.

Sebab, kekhawatiran itu tidak lepas dari pemerintah pusat yang terus menerus menunjukkan inkonsistensi dalam penanganan virus corona.

Peneliti Insititut Riset Indonesia (Insis) Dian Permata menilai, lonjakan pasien positif Covid-19 di Surabaya merupakan buntut dari pemerintah yang tidak tegas dalam aturan pergerakan atau perpindahan manusia.

"Publik malah disuguhkan perdebatan definisi soal mudik vs pulang kampung," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/6).

Dian melanjutkan, Gugus Tugas awalanya disebut sebagai otoritas terdepan soal penanggulangan penyebaran Covid-19. Namun, kenyataan di lapangan sangat bertolak belakang dengan harapan. Terutama mengenai perdebatan mengenai pergerakan orang.

Dalam hal ini, pemerintah justru memberi relaksasi aturan transportasi massal. Akibatnya, ada pergerakan warga yang melakukan mudik atau pulang kampung.

"Lantaran mencla-mencle aturan yang dipertontonkan pemerintah, maka warga juga mengikuti hal yang sama. Seperti mengabaikan soal aturan physical distancing," jelas Dian.

Fenomena di Surabaya sendiri, kata Dian, terjadinya lonjakan angka Covid-19 telah diprediksi banyak kalangan lantaran tidak tegasnya pemerintah.

"Fenomena Surabaya untuk kasus lonjakan angka Covid-19 sejatinya sudah diduga banyak kalangan. Lantaran aturan yang tidak tegas dan tradisi lebaran," pungkas Dian.(rja/mol/bh/sya)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
DPR Tegaskan Pentingnya Pengawasan Anggaran Covid-19
 
Virus Corona: Trump Resmi Menarik AS dari Keanggotan WHO di Tengah Pandemi Covid-19
 
Di HBA Ke-60, Kejari Sinjai Mengusung Tema 'New Normal Dalam Pendemi Covid-19'
 
Warga Pamulang Estate RW 24 Ikut Perlombaan 'Kampung Tangguh Jawara'
 
Komisi IV DPR Kritisi Soal Kalung Anti Corona Kementan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kasus Djoko Tjandra, Benny Harman: Sebaiknya Menko Polhukam Tidak Main Ci Luk Ba, Bosan Kita!
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]