Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 

Kejari Segera Rampungkan Dakwaan Malinda Dee
Friday 23 Sep 2011 21:33:30

Inong Malinda Dee (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan tengah berusaha mengejar target menyelesaikan berkas dakwaan perkara dugaan kejahatan perbankan dan pencucian uang dengan tersangka Inong Malinda Dee. Jika telah rampung, berkas perkara mantan Senior Manager Relationship Citibank itu langsung dilimpahkan, agar dapat secapatnya diadili.

"Kami masih menyusun surat dakwaanya. Semoga cepat selesai untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Kajari Jakarta Selatan, Masyhudi melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (23/9).

Sejauh ini, jelas dia, tim jaksa penuntut umum (JPU) yang ditunjuk untuk menangani perkara itu, belum menemukan kendala dalam proses penyusunan dakwaan tersebut. Semuanya berjalan sesuai harapan. "Tidak ada kendala berati. Semuanya lancar dan terus diupayakan, agar penyusunan dakwaan segera selesai," ungkap Masyhudi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Malinda Dee yang segera menyandang status terdakwa ini, diduga melakukan membobol deposito milik sejumlah nasabah Citibank hingga mencapai Rp 30 miliar. Nasabah yang dananya dibobol Malinda antara lain Ali Sadikin, Gaby Bakrie, Nono Sampono dan R Hartono.

Uang yang berasal dari nasabah tersebut dialirkan Malinda kepada adiknya Visca Lovitasari dan adik ipar, Ismail Bin Janim. Dari rekening keduanya, uang tersebut disalurkan kembali ke rekening Malinda, Andhika Gumilang—suami siri Malinda—dan PT Esklusif Jaya Perkasa.

Atas perbuatannya itu, Malinda dijerat dengan dakwaan berlapis atas dugaan melanggar pasal 49 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1992 jo UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2002 jo UU Nomor 25 Tahun 2003 jo UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Pencucian Uang.(tnc/bie)


 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]