Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Dana Desa
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
2019-09-19 20:02:24

Tampak Rika Christina seorang Wanita kontraktor pembangunan gedung pertemuan Desa Barenjun yang dijebloskan ke Rutan Palangka Raya.(Foto: Istimewa)
GUNUNG MAS, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri Gunung Mas (Gumas) provinsi Kalimantan Tengah dibawah komando Koswara, bergerak cepat, melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi sebesar Rp 700 juta dengan terdakwa Andreas Arpenodie, selaku Kepala desa (Kades) Bereng Jun, Gunung Mas.

Menurut Kejari Gunas Koswara, pihaknya kemarin menangkap dan langsung menjebloskan kontraktornya, bernama Rika Christina SPi ke penjara. "Kemarin kami menahan kontraktor pembangunan gedung pertemuan desa Barenjun bernama Rika Christina," ujar Koswara dalam siaran persnya Kamis (19/9).

Lebih lanjut menurut mantan Kasipenkum Kejati Jawa Barat ini menyatakan kontraktor tersebut di tahan saat tahap dua. Artinya setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21). "Kontraktor tersebut kita tahan saat tahap dua, waktu penyerahan tersangka dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum," ungkap Koswara.

Seperti yang diketahui, sebelumnya Kajari Gumas menangkap Kades di Mall Asyik Cuci Mata di Mall sebuah restoran cepat saji daerah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Andreas Arpenodie, selaku Kades Bereng Jun, Gunung Mas, diciduk oleh tim Intelijenn Kejaksaan dibawah kendali Kejari Gumas Koswara, pada Minggu, 1 September 2019 lalu.

Sang Kepala Desa pun langsung dijebloskan ke penjara, setelah tiga kali dilakukan pemanggilan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dan penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 untuk pembangunan balai pertemuan di desa tersebut.

"Tiga kali dipanggil sebagai tersangka tidak pernah datang, karena tidak koperatif ya di tangkap. Sebelumnya kita masukan DPO (Daftar Pencarian Orang) kan dulu ada 2 bulan lah (kabur)," ujar Kejari Koswara kala itu.

Perkara tersangka Andreas, kata dia masih tahap penyidikan, diduga kerugian negara sekitar Rp 700 jutaan. Penetapan Andreas sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-227/O.2.22.4/Fd.1/04/2019 tanggal 30 April 2019 lalu.

"Kerugian negara diperkirakan sekitar Rp.700 jutalah, yang bersangkutan langsung di bawa menuju Rumah Tahanan Negara (Rutan) Palangkaraya untuk proses hukum selanjutnya," ungkap dia.

Tersangka Andreas dipersangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) subsidiair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU RI No. 20 tahun 2001, perubahan atas UU RI. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapat Apresiasi

Sudah selayaknya Kajari Gunung Mas yang telah menjabat tiga tahun tersebut mendapat apresiasi dari Pimpinan Kejaksaan RI. Berkat kinerja dan kecintaannya terhadap Korps Adhyaksa itu, publik di Kalimantan Tengah pun telah mengapresiasinya.

Misalnya dari Polie L Mihing, anggota DPRD Gunung Mas (Gumas) daerah pemilihan kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Miri Manasa dan Damang Batu. Politikus Partai Hanura itu berharap, penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum dan aturan yang berlaku dalam pengelolaan DD dan ADD di semua desa di Gumas harus dilakukan oleh penegak hukum.

"Karena dana itu peruntukannya bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, melainkan untuk kemajuan desa dan kepentingan masyarakat desa, dalam hal ini untuk membangun desa menuju desa yang maju dan kesejahteraan warganya meningkat," pungkasnya.(bh/ams)


 
Berita Terkait Dana Desa
 
Perkuat Pengawasan Dana Desa, KPK-Kemendes PDTT Sepakati Pertukaran Data dan Informasi
 
Kejari Karo MoU Dengan Para Kades Untuk Melakukan Pendampingan Hukum Terkait Dana Desa
 
LSM SPAK Kantongi Beberapa Masalah Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Gorut
 
Dana BOS dan Dana Desa Jangan Digunakan untuk Tarian Mopobibi
 
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mardani Kasih Rapot Merah Terhadap Satu Tahun Jokowi-Amin
Pimpinan MPR ke TNI: Waspadai Ancaman terhadap Ideologi Bangsa
Setahun Pemerintahan Jokowi, Legislator Nilai Bidang Ekonomi Belum Memuaskan
TGPF Intan Jaya: Diduga KKSB Dibalik Kasus Pembunuhan terhadap 1 Warga Sipil dan 2 Personel TNI
IPW: Baku Hantam Sesama Polisi Sangat Memalukan
Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja
Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI
Sudah Siapkan Koper, Akankah Din Syamsuddin Ditangkap?
PKS Sesalkan UU ITE Dijadikan Dasar Penetapan Tersangka Aktivis KAMI
Indonesia Masuk Top 10 'Tukang Utang', Iwan Sumule: Kalau Kata Jokowi, Masih Lebih Baik Dari Negara Lain
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]