Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pertumbuhan Ekonomi
Kejar Pertumbuhan 7%, Pemerintah Pertajam Sasaran Pembangunan
Sunday 10 Feb 2013 09:41:49

Menko Perekonomian Hatta Rajasa (Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 7 persen sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun semua tergantung dari situasi eksternal perekonomian global yang membaik.

"Pasti kita bisa capai (target pertumbuhan 7 persen) asalkan memang eksternal membaik, harga-harga komoditi membaik, sehingga perdagangan kita, kita harapkan juga membaik," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, di Jakarta, Sabtu (9/2).

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di 2014 ini, menurut Hatta, pemerintah memastikan akan mempertajam sasaran-sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan melakukan evaluasi hal yang sudah dicapai. Karena RKP 2014 ini menjadi masa bakti terakhir Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

"Yang tercapai tentu saja jauh lebih banyak, namun memang masih ada yang perlu kerja keras, ada yang perlu kita evaluasi capaian-capaian apa yang terkait dengan katakanlah situasi yang terkait dengan eksternal," ujar Hatta.

Menko Perekonomian itu menjelaskan, sasaran yang dipertajam terkait pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah (MDGs) seperti sektor infrastruktur, energi dan pangan.

Sedangkan langkah strategis yang harus dilakukan mulai tahun ini adalah mempercepat belanja yang terukur dan tepat sasaran. Kementerian/Lembaga (K/L) juga diminta meneruskan penghematan khususnya perjalanan dinas, pembangunan gedung untuk dialihkan pada belanja modal infrastruktur.

"Jadi serapan harus baik. Dari Rp 203 triliun di anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk belanja modal, hampir Rp 100 triliun di APBD dan, swasta Rp 140-an triliun, jadi cukup besar, hampir 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) kita," ungkap Hatta.

Senada dengan Menko Perekonomian, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan akan mempertajam capaian-capaian pemerintah selama ini.

"Karena 2014 KIB terakhir maka ada komitmen RPJMN yang mungkin ada gap, ini akan kita kejar di 2014 kemudian dalam perjalanan 2010-2012 ada directive presiden yang waktu RPJMN sebelumnya tidak masuk, karena ada isu-isu kekinian ada prioritas-prioritas segala itu kita persiapkan,"ujar Armida.

Kepala Bappenas juga mengatakan tema RKP 2014 ini adalah pemantapan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan. Jadi, ada dua fokus pembahasan pertama perekonomian nasional bukan hanya domestik, tetapi fokus juga pada ekspor; dan kedua terkait kesejahteraan kemiskinan, pengembangan SDM, kesehatan, pendidikan dan kesenjangan.(es/skb/bhc/opn)


 
Berita Terkait Pertumbuhan Ekonomi
 
• Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
 
• Wakil Ketua MPR: Ekonomi Tumbuh Namun Kemiskinan Naik, Pertumbuhan Kita Masih Eksklusif
 
• Waspadai Pertumbuhan Semu Dampak 'Commodity Boom'
 
• Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022
 
• Harga Tidak Juga Stabil, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Gagal Menjalankan Amanat Pasal 33 UUD 1945
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]