Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Ditjen Pajak
Kejagung Tahan Dua Pejabat Ditjen Pajak
Friday 09 Dec 2011 23:19:49

Gedung bundar Kejagung mulai menggeliat dengan mulai dilakukan pemeriksaan kasus-kasus korupsi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penahanan terhadap dua pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mereka ini adalah Bahar dan Pulung Sukarno yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sistem informasi manajemen di instansinya tersebut.

Kedua tersangka ditahan di dua tempat terpisah. Untuk tersangka Bahar ditahan Rutan Salemba dan Pulung di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Keduanya ditahan setelah terlebih dulu menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (9/12).

Dalam kasus tersebut, keduanya berperan yang menyebabkan kerugian negara Rp 12 ,iliar. Bahar merupakan Ketua Panitia pengadaan sistem informasi manajemen. Sementara Pulung Sukarno adalah pejabat pembuat komitmen, ditahan di Kejari Jakarta Selatan.

“Benar, kedua ditahan sebelum salat Jumat. Mereka ditahan selama 20 hari dan masih bisa diperpanjang lagi untuk kepentingan penyidikan. Penahanan dilakukan untuk pentingan penyidikan,” jelas Kapuspenkum Kejagung Noor Rachmad kepada wartawan.

Perkara pengadaan sistem informasi dirjen pajak, merupakan temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pengadaan tahun 2006 senilai kurang lebih Rp 43 miliar. Proyek yang berlangsung pada 2006 ini, diduga merugikan negara Rp 12 miliar. Atas perbuatannya tersebut, mereka dijerat dengan Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 31/1999 jo 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi.(dbs/bie)


 
Berita Terkait Kasus Ditjen Pajak
 
• 5 Konglomerat tak Ber-NPWP Pindah Negara, Menkeu Tetap Harus Tagih Utang Pajaknya
 
• Kasus STPI, Kepala KPP Pratama Surabaya Dipanggil Penyidik
 
• Dhana Banding Atas Vonis Tujuh Tahun Penjara
 
• Uang Rp 3,4 Miliar, Dikirim Hendro ke Dhana melalui Istri dan pegawainya
 
• Eksepsi Dhana Widyatmika Ditolak Majelis Hakim
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]