Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Merpati
Kejagung Periksa Dua Karyawan Merpati
Tuesday 09 Aug 2011 00:03:33

Pesat Merpati NUsantara Airlines (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
JAKARTA-Kejaksaan Agung memeriksa dua karyawan PT Merpati Nusantara Airlines. Pemeriksaan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi sewa pesawat Boeing 737 TALG USA oleh PT Merpati Nusantara Airlines. Keduanya dimintai keterangan sebagai saksi, yakni I Wayan Suarna dan Ery Wardana.

Keduanya tiba di gedung bundar, Kejagung, Jakarta, Senin (8/8). Mereka langsung menuju ruang pemeriksaan. Jadwal pemeriksaan mereka yang tak diketahui wartawan, membuat luput dari liputan. Awak media pun hanya mengetahui pemeriksaan mereka dari Kapuspenkum Kejagung Noor Rachmad. “Tim Jaksa penyidik Jampidus telah memeriksa dua orang Karyawan PT Merpati Nusantara Airlines sebagai saksi,” kata dia.

Menurut dia, pemeriksaan hanya untuk meminta keterangan untuk melengkapi temuan tim penyidik. Dalam kasus ini sendiri, bulan ditetapkan tersangkanya. “Penyidik masih terus melakukan pengembangan kasus tersebut. Salah satunya dengan pemeriksaan saksi-saksi. Belum ada tersangka,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung Darmono menyatakan, akan melakukan ekspos (gelar perkara) untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam penyewaan pesawat PT Merpati Nusantara Airlines. Namun, gelar perkara itu belum mengetahui dijadwalkan hingga kini. Bahkan, Darmono merahasiakan nama-nama saksi yang akan diperiksa dengan alasan teknik dan strategi penyidikan.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus tersebut berawal pada 2006, saat Direksi PT Merpati Nusantara Airlines menyewa dua pesawat Boeing 737 dari perusahaan TALG di Amerika Serikat, seharga 500 ribu dolar AS untuk tiap pesawat. Setelah dilakukan pembayaran sebesar 1 juta dolar AS ke rekening Hume & Associates, lawyer yang ditunjuk TALG, melalui transfer Bank Mandiri. Namun, hingga kini pesawat tersebut, belum pernah diterima PT Merpati Nusantara Airlines.

Tim Jaksa Penyidik kemudian menilai terdapat indikasi tindak pidana korupsi sebesar 1 juta dolar AS dalam kasus tersebut, sehingga penyidik meningkatkan status kasus tersebut, dari penyelidikan ke penyidikan. Ditingkatkan ke tahap penyidikan, untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Kejaksaan sendiri telah melakukan pemeriksaan mantan Dirut Merpati Cucuk Suryosuprojo dan Hotasi Nababan sebagai saksi. Selain itu, kejaksaan juga telah memeriksa Presdir Merpati, Sardjono Jhoni sebagai saksi dalam kasus Merpati tersebut. Kasus dugaan penggelembungan pembelian pesawat Merpati mencuat setelah Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu melaporkan dugaan praktek penggelembungan harga pesawat Merpati tersebut kepada KPK.(bie)


 
Berita Terkait Merpati
 
• Salah Kelola, Merpati Rugikan Keuangan Negara
 
• Komisi III Pertanyakan Kelanjutan Kasus Merpati
 
• Merpati Harus Tetap Dipertahankan
 
• Pengamat: Jika Merpati Tutup, Kerugian Akan Lebih Besar
 
• Pesawat Merpati Patah Jadi Dua Bagian
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]