Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis     
 
Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan Pajak Terbaru Donald Trump Bisa Pukul Ekonomi Indonesia
2017-12-27 14:03:24

Plt Ketua DPR RI Fadli Zon.(Foto: arief/afr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Disahkannya UU Reformasi Perpajakan oleh Presiden AS Donald Trump sebelum libur Natal tahun ini, serta kenaikan suku bunga acuan The Fed untuk ketiga kalinya beberapa waktu lalu, mendapat perhatian Plt Ketua DPR RI Fadli Zon.

Menurut Fadli, dua kebijakan itu perlu diberi perhatian oleh pemerintah dan otoritas moneter karena akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Pasalnya, keputusan tersebut berpotensi menarik dana asing dari pasar keuangan negara-negara berkembang. Sebab, imbal hasil dari instrumen investasi serta besaran reformasi pajak yang ditawarkan pemerintahan Trump cukup signifikan, sehingga pasti akan memikat investor.

"Saat ini nilai keuntungan bisnis perusahaan-perusahaan AS yang ditempatkan di pasar global mencapai US$ 2,6 triliun. Jika kebijakan pemotongan pajak oleh pemerintahan Trump ini bisa menarik hingga separuh nilai tadi, maka pasar global bisa mengalami goncangan. Sesudah isu Yerusalem menjadi gempa politik global, maka kebijakan Trump yang ini bisa menimbulkan gempa ekonomi," ungkap Fadli dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, baru - baru ini.

Ia menambahkan, disahkannya UU tersebut memang reformasi pajak terbesar di AS sejak era 1980-an. Trump telah memangkas pajak korporat dari sebelumnya 35% kini menjadi 21% dan akan mengurangi beban pajak untuk individu. Sehingga, kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap perekonomian global. "Ditambah oleh kenaikan suku bunga acuan The Fed, efeknya bisa jadi berganda," jelasnya.

"Ancaman repatriasi ini akan makin memperkuat nilai tukar dollar, dan hal ini tentu saja akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Setiap penurunan nilai tukar rupiah, beban pembayaran cicilan utang dan bunga utang kita tentu jadi membengkak, karena semuanya dibayar dengan dollar. Sebagai gambaran, per Oktober 2017, total utang luar negeri kita mencapai US$ 341,52 miliar, atau sekitar Rp 4.603 triliun. Dengan angka tersebut, beban pembayaran bunga utang kita tahun depan diperkirakan bisa di atas angka Rp 300 triliun," sambung politisi Partai Gerindra dari Dapil Jawa Barat V ini.

Fadli mengingatkan, pemerintah dan otoritas moneter dituntut berpikir cerdik untuk menghadapi kenaikan suku bunga acuan The Fed dengan menaikkan juga suku bunga acuan di dalam negeri. Walaupun, hal itu akan kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah selama ini yang berusaha untuk menekan tingkat suku bunga kredit di bawah dua digit.

"Sebab, setiap kenaikan suku bunga acuan, maka suku bunga kredit juga otomatis akan naik, yang pada gilirannya akan kian menekan iklim usaha di dalam negeri. Bank Indonesia harus bisa merumuskan kebijakan yang pas, agar tidak memukul sektor riil yang saat ini sedang terjepit. Di tahun politik 2018, pemerintah tak boleh kehilangan fokus terhadap soal ekonomi. Jangan sampai kita tak memiliki skenario jika terjadi gejolak ekonomi tahun depan," tandas Fadli.(ann/sc/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Pertumbuhan Ekonomi
Sri Mulyani, Ekonomi RI Rentan & Danau yang Dangkal
Defisit Transaksi Berjalan Kuartal II-2018 Jadi 3%, Tertinggi Sejak Kuartal II-2014
Heri Gunawan: Ekonomi Kuartal II Kian Jauh dari Target
Fahri Hamzah Ragukan Statistik Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan Pajak Terbaru Donald Trump Bisa Pukul Ekonomi Indonesia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional
Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]