Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Bebas Visa
Kebijakan Bebas Visa Perlu Dievaluasi Kembali
2018-01-10 06:41:54

Ilustrasi. Pasport berbagai neara.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR RI Muslim menegaskan, Pemerintah Indonesia harus mengevaluasi kembali mengenai kebijakan bebas visa yang diberlakukan pada 169 negara. Menurutnya, jangan sampai kebijakan bebas visa itu malah berdampak negatif bagi bangsa Indonesia sendiri. Padahal tujuan dari kebijakan bebas visa itu untuk menaikan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan tujuan ekonomi lainnya.

"Saya berharap pemerintah mengevaluasi kembali negara-negara yang selama ini sudah kita bebaskan visanya, dan sejauh mana dampak dari kedatangan wisman bagi sektor pariwisata maupun dibidang ekonomi," ujar Muslim di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Politisi F-PD itu meminta Pemerintah harus betul-betul mengevaluasi kembali, negara-negara mana yang bisa diberikan bebas visa dan negara-negara mana yang perlu dievaluasi. Apalagi, kadang warga negara Indonesia diberlakukan tidak fair saat memasuki wilayah negara lain.

"Begitu kita memudahkan mereka, maka sebaliknya kita juga harus diberi kemudahan. Kalau kita bicara jujur, efek pembebasan visa tersebut memang belum dirasakan manfaatnya secara signifikan sesuai dengan dampak kedatangan turis wisatawan mancanegara," tandasnya.

Muslim pun pesimis dengan kebijakan bebas visa ini, target 20 juta kunjungan wisman pada tahun 2019 dapat terwujud. "Apalagi dengan adanya peristiwa erupsi Gunung Agung di Bali, padahal wisatawan mancanegara kita terbesar ada di Pulau Bali," tutupnya.

Muslim pun mengingatkan, Pemerintah juga harus memperhatikan efek domino dari pemberlakuan kebijakan bebas visa ini. Indonesia yang berada pada kondisi darurat narkoba, jangan sampai kebijakan bebas visa itu malah dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal negatif, misalnya penyelundupan narkoba.

"Perlu dievaluasi kembali bagaimana efek domino terhadap kedatangan turis tersebut, apakah memberi dampak atau tidak terhadap sektor pariwisata. Yang kita khawatirkan, dengan banyaknya turis yang datang, tetapi kita tidak tahu kemana arahnya, akhirnya apa yang kita harapkan tidak terwujud," imbuh politisi asal dapil Aceh itu.(dep/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Bebas Visa
Perpres Bebas Visa Harus Dicabut
Kebijakan Bebas Visa Perlu Dievaluasi Kembali
Kebijakan Bebas Visa Tidak Datangkan Wisatawan Secara Signifikan
Pemerintah Didesak Segera Evaluasi Kebijakan Bebas Visa
Bebas Visa Harus Menguntungkan Indonesia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya
Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik
3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika
Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP
PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA
Amien Rais Disebut 'Politikus Comberan', PAN Kesal dan Angkat Bicara
Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Menangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]