Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
BUMN
Kebiasaan BUMN Utang Terus Harus Dihentikan
2018-12-04 05:01:09

Ilustrasi. Logo Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Hatta mengingatkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghentikan kebiasaan pendanaan program kegiatan melalui utang. Ia juga berharap agar ada pembenahan struktural mengenai kecenderungan yang bisa berakibat fatal bagi perekonomian bangsa.

Peringatan tersebut disampaikan Hatta pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto dengan jajaran Direksi BUMN yang termasuk dalam kategori utang terbesar. Adapun BUMN tersebut yaitu PT. Pupuk Indonesia, PT. Taspen, PT. Waskita Karya, PT. Pertamina, PT. PLN, dan PT. Telkom.

"Saya mengharapkan ini tidak hanya dibahas di Komisi VI. Tolong ada sesi khusus atau pendalaman, supaya kita tahu kira-kira solusi untuk BUMN itu seperti apa? Supaya BUMN tidak berutang lagi. Atau adakah treatmentkhusus agar BUMN keluar dari pendanaan ini yg mengandalkan utang," ujar legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Senin (3/12).

Senada dengan Hatta, Anggota Komisi VII DPR RI Lili Asdjudiredja menekankan utang luar negeri ini tidak boleh dianggap remeh. Bagaimanapun juga pengaruhnya cukup besar, terlebih kalau BUMN tersebut tidak bisa melunasi utangnya. "Jangan sampai kita dikendalikan negara lain. Jangan sampai kebablasan, masa negara kita yang kaya raya minjam terus minjam terus," tegas Lili.

Utang dengan mata uang asing, menurut legislator Partai Golkar sangat membahayakan ekonomi nasional, karena bisa terdampak dari pelemahan nilai mata uang rupiah. Apalagi dengan situasi nilai mata uang yang bisa naik dan turun kapan saja tanpa dapat diprediksi.

Diketahui utang BUMN per September 2018 jumlahnya mencapai Rp 5.271 triliun. Adapun asetnya mencapai Rp 7.718 triliun. Namun menurut Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro utang tersebut dalam kondisi aman. "Dapat disimpulkan relatif menunjukkan kesanggupan BUMN membayar utang jangka panjang dan jangka pendek serta dapat dikatakan aman," pungkas Aloy.

Berikut daftar 10 BUMN dengan utang terbesar:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Utang: Rp 1.008 triliun
Aset: Rp 1.183 triliun
Ekuitas: Rp 175 triliun
Laba bersih: Rp 24 triliun

2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Utang: Rp 997 triliun
Aset: Rp 1.174 triliun
Ekuitas: Rp 176 triliun
Laba bersih: Rp 19 triliun

3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Utang: Rp 660 triliun
Aset: Rp 764 triliun
Ekuitas: Rp 104 triliun
Laba bersih: Rp 11 triliun

4. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Utang: Rp 543 triliun
Aset: Rp 1.386 triliun
Ekuitas: Rp 843 triliun
Laba bersih: Rugi Rp 18 triliun

5. PT Pertamina (Persero)

Utang: Rp 522 triliun
Aset: Rp 923 triliun
Ekuitas: Rp 400 triliun
Laba bersih: Rp 5 triliun

6. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Utang: Rp 249 triliun
Aset: Rp 272 triliun
Ekuitas: Rp 23 triliun
Laba bersih: Rp 2 triliun

7. PT Taspen (Persero)

Utang: Rp 222 triliun
Aset: Rp 231 triliun
Ekuitas: Rp 9 triliun
Laba bersih: Rp 0,1 triliun.

8. PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Utang: Rp 102 triliun
Aset: Rp 129 triliun
Ekuitas: Rp 27 triliun
Laba bersih: Rp 4 triliun

9. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Utang: Rp 99 triliun
Aset: Rp 205 triliun
Ekuitas: Rp 91 triliun
Laba bersih: Rp 14 triliun

10. PT Pupuk Indonesia (Persero)

Utang: Rp 76 triliun
Aset: Rp 140 triliun
Ekuitas: Rp 64 triliun
Laba bersih: Rp 2 triliun.(es/sf/DPR/tibun/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait BUMN
SP Bank BTN dan BRI Bersepakat Mendukung Suprajarto Tak Lagi Pimpin BRI dan Mundur dari BTN
Perusahaan BUMN Waskita Karya Siap Jual 5 Jalan Tol Semester II 2019
Pansus Pelindo II DPR RI Kembali Rekomendasikan Pemberhentian Meneg BUMN
Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup
Aliansi Muda untuk Demokrasi (Almud) Desak Menteri BUMN Copot Dirut Garuda Indonesia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemboikotan Sawit Indonesia Oleh Uni Eropa Tidak Bisa Diabaikan
Bencana Asap Karhutla Coreng Diplomasi Sawit Indonesia
Tafsir 6A dan Tekanan Politik
Dr Jan Maringka: Penegakan Hukum Tidak Sama dengan Industri
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]