Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Transportasi Online
Keberadaan Taksi Online Jangan Dipersulit
2017-03-30 06:35:12

Ilustrasi. Taxi Obline di Indonesia; Gojek, Uber & Grab.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Rendy M. Affandy Lamadjido meminta agar keberadaan taksi online jangan dipersulit, karena hal itu telah menjadi budaya masyarakat. Tinggal dilihat di kawasan mana taksi online itu dapat bergerak atau ke tujuan tertentu, supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang.

"Taksi online jangan dipersulit biarkan berkembang, karena ini budaya masyarakat. Saya juga tidak setuju kalau masalah tarif ditempatkan pada batas bawah, pemerintah sekarang adalah pemerintah yang demokratis, dan pemerintah yang demokratis itu harus menargetkan ketentuan dalam peraturan secara demokratis juga. Pemerintah dipilih oleh rakyat, kalau rakyat sudah mempunyai budaya seperti itu maka pemerintah seharusnya berada dipihak rakyat. Kalau ditetapkan batas bawah maka kompetisi dalam dunia bisnis akan dihilangkan sama saja menghilangkan kompetisi tersebut. Saya tidak setuju kalau tarif bawah dijatuhkan karena mengganggu apa yang namanya persaingan bisnis," ujar Rendy saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3).

Rendy mengatakan, saat ini telah terjadi revolusi teknologi yang lahir bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia, yakni yang dinamakan revolusi IT. Hal Itu berdampak juga pada beberapa sektor, termasuk sektor transportasi yang menjadi satu jangkauannya.

"Hal ini tidak bisa dihindari, kalau persoalan ini bisa kita terima, saya kira kita harus segera melakukan suatu langkah-langkah supaya budaya baru yang ada di masyarakat itu bisa segera dilegalkan. Legalitas yang bisa diterima baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri," ucapnya.

Ia menjelaskan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap transportasi yang mengangkut orang berkendaraan bermotor umum itu wajib mempunyai suatu perusahaan, baik BUMD, BUMN, atau perusahaan. Sementara Pasal 140 menyatakan tentang pembagian kendaraan umum, angkutan umum, berkendaraan bermotor yang punya trayek dan angkutan umum berkendaraan bermotor yang tidak masuk dalam trayek.

"Lantas dimana peranan pemerintah kalau kita berbicara tentang UU nomor 22 ini?, di Pasal 141 UU itulah pemerintah berperan untuk mengatur tentang pelayanan minimal. Disitu disebutkan bahwa setiap perusahaan angkutan umum wajib mempunyai enam kriteria yang menjadi standar minimal, yakni keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan," jelas Rendy.(dep,mp/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Transportasi Online
MK Tolak Permohonan Para Pengemudi Ojek Daring
Soal Ojek Online, DPR Tanyakan Ketegasan Pemerintah
Komisi V Minta Pemerintah Atasi Permasalahan Transportasi Online
Sopir Grab Car Merampok Bawa 2 Rekan Sekap Korban dari Jok Belakang
Demo Ojol 234 Digelar Menuntut Parlemen dan Pemerintah Segera Menerbitkan UU
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gus Anam Mengimbau Agar Semua Pihak Menolak Radikalisme dan Intoleransi
Peresmian Pom Bensin/ SPBU Baru di Desa Aur Ringit, Tanjung Kemuning, Kaur
Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2019, Polri Adakan Silaturahmi ke Pesantren
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda
Reuni Akbar PA 212 Diduga Bermotif Politik
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]