Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Politik
Kaum Milenial Harus Berani Berpolitik
2020-09-19 13:37:35

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti.(Foto: Oji/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Berpolitik merupakan langkah efektif untuk masuk ke jantung kebijakan publik. Dari dapur kebijakan itu, kaum milenial bisa melakukan perubahan. Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dyah Roro Esti menilai, inilah pentingnya berpolitik dan masuk ke koridor kekuasaan, baik di parlemen maupun pemerintahan.

Demikian pandangan yang disampaikan Roro saat berbicara dalam diskusi virtual Launch of the Westminster Foundation for Democracy (WFD) Environmental Democracy Initiative, Selasa (15/9/2020) lalu. Dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Jumat (18/9), Roro merupakan perwakilan parlemen Indonesia pada acara tersebut yang diadakan untuk memperingati hari demokrasi internasional.

Roro menyadari bahwa cara tercepat membuat sebuah perubahan adalah dengan terlibat aktif di parlemen atau pemerintahan. Semua ini memotivasi dirinya untuk menjadi bagian dari sistem tersebut. Selama ini, menurut Roro, kurangnya partisipasi kaum muda dalam berpolitik karena ada stigma buruk, kurang percaya diri, dan transparansi atas leberlangsungan suatu kebijakan.

"Saat ini di Indonesia ada sekitar 10 persen dari total anggota DPR RI yang masuk dalam kategori muda, di bawah umur 40 tahun dan tersebar di beberapa komisi," ungkap alumni Imperial College London ini. Dalam paparannya pada diskusi tersebut politisi muda Partai Golkar ini aktif berpolitik ingin fokus menciptakan masa depan berkelanjutan bagi Indonesia. Dalam konteks ini, ia mengangkat sustainability dan climate change.

"Saat ini, kita sedang berada dalam krisis kesehatan akibat pandemi, dimana krisis ini tak hanya memengaruhi lingkungan, tapi juga memengaruhi sektor ekonomi, dan sosial. Hal tersebut hanyalah sebagian kecil dibandingkan kemungkinan krisis yang bisa terjadi di masa depan akibat iklim. Oleh karena itu, menurut saya pembangunan berkelanjutan perlu digencarkan, dengan bantuan parlemen," papar Anggota Komisi VII DPR ini.

Tentu semua upaya parlemen ini membutuhkan partisipasi publik yang luas. Roro memaparkan bahwa salah satu inisiatif yang dilakukan DPR RI untuk mengatasi masalah kurangnya partisipasi publik, yaitu melalui inisiatif Open Parliament Indonesia. Inisiatif ini menjunjung tinggi nilai transparansi. Harapannya dengan inisiatif ini, banyak generasi muda yang bisa lebih terbuka dengan dunia politik. Ini sangat penting karena kaum muda adalah kelompok yang berpikir kritis dan penuh inspirasi, sehingga sangat baik untuk membuat perubahan.(mh/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Politik
 
• Akademikus kritik narasi optimisme pemerintah: Jauh dari realitas, minim empati
 
• Dasco Gerindra: Prabowo dan Megawati Tak Pernah Bermusuhan, Saya Saksinya
 
• Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
 
• Tahun Politik Segera Tiba, Jaga Kerukunan Serta Persatuan Dan Kesatuan
 
• Memasuki Tahun Politik, HNW Ingatkan Pentingnya Siaran Pemberitaan yang Sehat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]