Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Bea Cukai
Kasus Penggerebekan HP Batangan, Bea Cukai Serta Saksi Karyawan PS Store di Hadirkan ke PN Jaktim
2020-08-25 00:07:59

Suasana sidang di PN Jakarta Timur.perkara kasus Kepabeanan bisnis hanphone PS Store.(Foto: BH/dd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (JPU Kejari Jaktim), Indra Cosmas Silalahi, SH menjelaskan sidang perkara PS Store menghadirkan saksi dari Bea Cukai.

Dalam kesaksiannya, dikatakan JPU awal penggerebekan toko ponsel di Condet, Jakarta Timur berdasarkan rentetan penemuan hp tanpa kelengkapan di Surabaya, Jawa Timur.

"Kanwil Bea Cukai awalnya dari informan berdasarkan yang di Surabaya dan pengamatan di Condet barang dari Jimmy," ujar Indra, Senin (24/8).

Diketahui, Frenky duduk sebagai saksi dari Kanwil Bea Cukai DKI Jakarta memaparkan permasalahan terbongkarnya kepabeanan dan menyeret sejumlah nama-nama dibidang bisnis handphone.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim PN Jaktim Tri Andita SH MH dengan didampingi I Wayan Sakanila, SH, MH dan Novian Saputra, SH, MHum.

Menurut Indra, selain petugas Bea Cukai pengelola toko PS Store juga dimintai keterangan dihadapan majelis hakim PN Jaktim. Putra Siregar duduk selaku Terdakwa kini berstatus sebagai tahanan kota.

"Petugas Bea Cukai Frenky. Pengelola freelance karyawan Lahata mengakui disetor ke Condet. Koordinator (saksi Lahata) dalam arti dia bertanggung jawab ke semua (toko)," ungkapnya.

Putra Siregar dalam dakwaannya melanggar Pasal 103 huruf d UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan dan UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Lebih lanjut, penuntut umum mengatakan agenda pekan depan sejumlah saksi ahli akan didatangkan termasuk petugas Disperindag.

Disisi lain, Jimmy disebut-sebut dalam persidangan pemasok handphone ke PS Store dan kini tercatat sebagai DPO petugas. Menurut dia, didakwakan Jimmy tengah dalam pencarian petugas yang sebelumnya para saksi menjelaskan juga kenal dengan yang bersangkutan.

"Kalau kami lihat di dakwaan (Jimmy) memang masih dalam daftar pencarian orang inilah yang kami tidak bisa mengomentari. Tadi kan disampaikan sudah kenal dari mulai dari Condet di toko klien kami," terang Rizki Dirgantara, SH.

Perihal izin Rizki mengatakan, PS Store sejak tahun 2017 saat memulai bisnis handphone di bilangan Condet, Jakarta Timur. Dan kala itu, Jimmy kerap menawarkan berbagai jenis merk ponsel ke PS Store.

Secara tiba-tiba menurut dia, petugas Bea Cukai datang pada saat pesanan dari Jimmy turun ke toko. Lalu kemudian seluruh seluruh barang milik PS Store diperiksa petugas Bea Cukai.

"Seperti apa yang dikatakan disampaikan larise begitu barang datang pas Bea Cukai datang itu yang mungkin lengkap dipersidangan. Apakah kebetulan atau sebagainya kami tidak bisa mengomentari," jelas dia lagi.(bh/dd)


 
Berita Terkait Bea Cukai
 
Kasus Penggerebekan HP Batangan, Bea Cukai Serta Saksi Karyawan PS Store di Hadirkan ke PN Jaktim
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI
Pasal-pasal Oligarkis yang Penuh Konflik Kepentingan Pebisnis Tambang dan Energi Kotor di UU Cipta Kerja
Polisi: Diduga Cai Changpan Memilih Bunuh Diri karena Terdesak
Siap Demo Besar- besaran, 5 Ribu Mahasiswa Bakal Kepung Istana Besok
UU Cipta Kerja: Mendobrak Kelambanan Birokrasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI
Sudah Siapkan Koper, Akankah Din Syamsuddin Ditangkap?
PKS Sesalkan UU ITE Dijadikan Dasar Penetapan Tersangka Aktivis KAMI
Indonesia Masuk Top 10 'Tukang Utang', Iwan Sumule: Kalau Kata Jokowi, Masih Lebih Baik Dari Negara Lain
Presidium KAMI Harus Turun Tangan Membela 3 Petinggi KAMI Yang Ditangkap Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]