Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Pemalsuan
Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Teindikasi Onslag
2019-12-20 16:44:17

Suasana Persidangan lanjutan dugaan pemalsuan tanda tangan dengan terdakwa Rudy Kurniawan Sukolo Budiman alias Rudy di PN Jakarta Pusat.(Foto : Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar kembali sidang lanjutan dugaan pemalsuan tanda tangan dengan terdakwa Rudy Kurniawan Sukolo Budiman alias Rudy, pada Kamis (19/12).

Dalam persidangan yang diketuai majelis hakim Disbeneri Sinaga ini, agenda sidangnya masih mendengarkan keterangan saksi Herman Wijaya.

Didepan persidanga Herman menyatakan bahwa tugasnya di CV Prima Ekspres sebagai kurir mengantarkan surat dan dokumen.

"Tugas saya sebagai massenger (kurir), untuk mengantarkan dokumen dari Pak Rudy untuk diserahkan kepada pihak bank," ujarnya.

Selanjutnya ketua majelis hakim bertanya lagi kepada Herman mengenai surat apa saja yang dipalsukan, dan menurut Herman dirinya tidak tau. "Kurang tau saya Pak Hakim surat apa yang dipalsukan," ucapnya.

Kemudian majelis hakim mencecar Herman dengan pertanyaan apakah pernah dirinya diperintahkan oleh istri terdakwa Rudy?

"Saya diperintahkan oleh Ibu Sandra untuk mengambil surat dari Rudy atau pihak Bank. Tugas saya tergantung dari arahan yang diberikan Ibu Sandra Pak," .

Dalam persidangan terungkap bahwa Herman dan Sandra Setiawan merupakan karyawan dari Linda, istri terdakwa yang juga pemilik perusahaan di PT Best Kargo. Namun di CV Prima Ekspres, Sandra hanya diperbantukan untuk mengisi jabatan sebagai akutansi.

Antara PT Best Kargo dengan CV Prima Ekspres masih satu atap namun berbeda bidang pekerjaan. "Perusahaan Best Kargo dengan CV Prima Ekspres masih satu atap dan ruangan," tegas Herman meyakinkan ketua majelis.

Herman juga mengakui pernah mengambil dokumen dari CV Prima Ekspres atas perintah Sandra.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Santoso juga turut menggali informasi dari Herman terkait dokumen yang pernah diantar oleh Herman kepada Jong Andrew.

"Saya pernah antar surat ke Pak Andrew tapi tidak tau apa isinya," papar Herman.

Indikasi Onslag

Usai persidangan selaku pelapor Jong Andrew menyatakan pada pewarta bahwa pihaknya menduga kasus pemalsuan tanda tangan ini akan onslag, karena mengarah kepada kasus perdata.

Pasalnya hingga kini sejumlah saksi yang diperiksa dan dihadirkan di persidangan hanya menjelaskan aliran dana, tanpa mengungkap siapa yang membuat tanda tangan palsu tersebut.

Karena menurut Jong, di dalam dakwaan Jaksa, jelas menyebutkan bahwa adanya pemalsuan tersebut.

"Indikasi saya akan diperdatakan kasus ini. Sebab semua saksi yang dihadirkan hanya ditanya mengeanai aliran dana perusahaan. Tanpa mengulas siapa yang membuat tanda tangan palsu," pungkasnya.(bh/ams)


 
Berita Terkait Pemalsuan
 
Advokat Moin Tualeka SH Laporkan Suko Sudarso
 
Polisi Tangkap 3 Tersangka Pemalsu Dokumen Akta Nikah, Salah Satu Pelaku Ngaku Pendeta
 
Pemalsu Tanda Tangan Dihukum 1,8 Tahun Penjara
 
Pemalsu Tanda Tangan Dituntut 3 Tahun Penjara
 
Terdakwa Pemalsu Tanda Tangan Ditegur Hakim di PN Jakpus
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Aturan yang Dikeluarkan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terlalu Banyak
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]