JAKARTA, Berita HUKUM - Nelayan di Pulau Selayar Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan sebuah drone kapal selam berteknologi tinggi yang diduga milik China, pada 20 Desember 2020 lalu.
Peristiwa penemuan drone bawah laut atau UUV (Unmanned Underwater Vehicle) Chinese Sea Wing (Haiyi) tersebut turut disikapi oleh Direktur Eksekutif Indonesian Etos Institute, Iskandarsyah.
Iskandarsyah menilai dengan masuknya drone tanpa awak tersebut mengindikasikan kekuatan pertahanan Indonesia masih cukup lemah terutama di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain.
“Kalau wilayah NKRI aja sudah bisa di pantau oleh asing, pertanyaan saya kemana sistem radar TNI selama ini?. Apalagi ini adanya di selat malaka, ini wilayah yang paling sangat strategis," cetus Iskandarsyah di kediamannya, Senin (4/1).
Iskandarsyah juga mencurigai adanya drone dengan dilengkapi alat sensor tersebut merupakan mata-mata negara China dalam mengintai Indonesia di wilayah perbatasan. Ia berharap Panglima TNI dapat memperkuat sistem pertahanan Indonesia terutama di wilayah perbatasan Nusantara.
Selain itu, lanjut pengamat yang akrab disapa Bang Is ini mengatakan bahwa masalah tersebut tidak bisa dianggap sepele oleh pemerintah dan panglima TNI. Dia pun mengingatkan agar Panglima TNI Hadi Tjahjanto untuk peka terhadap alat pengintai yang domainnya merupakan kerja Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Jangan lah dianggap sepele, jangan pula dianggap main-main, pemerintah dalam hal ini panglima TNI harus peka adanya alat intai yang sudah bisa masuk ke wilayah NKRI, karena ini domainnya TNI. Sejengkal tanah republik ini harus dijaga dan itu harga mati. Bukankah ini merupakan slogan yang terus di gembor-gemborkan NKRI harga mati?,” tegasnya.
Bang Is juga mengingatkan semua pihak terutama pemerintah dan keamanan Indonesia (TNI-Polri) untuk menyadari hasil kekayaan alam yang melimpah dan luasnya territorial Indonesia. Menurutnya, sistem pengawasan dan pengintai jalur masuknya asing di Indonesia perlu ditingkatkan kerja dan keperluannya dengan tambahan anggaran yang cukup untuk pembelanjaan alustista keamanan Indonesia. Sehingga Indonesia tidak lagi jebol dalam sistem pertahanan dan keamanan.
“Sangat disayangkan anggaran TNI yang masih terbilang kurang mencukupi dalam melengkapi alustista keamanan Indonesia. Olehnya DPR dan Pemerintah diharapkan meningkatkan anggaran belanja TNI sebagai penjaga ketahanan Indonesia merekalah bentengnya Indonesia di wilayah-wilayah perbatasan," tutupnya.(DI/bh/amp) |
