JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pejabat Bank Artha Graha, untuk diperiksa terkait penyidikan kasus suap cek pelawat kepada Anggota DPR, untuk pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI). Dengan tersangka Miranda Swaray Goeltom.
Mereka-mereka yang dipanggil adalah Direktur Kepatuhan PT Artha Graha Witadinata Sumantri, Kadiv Treasury Bank Artha Graha Gregorius Suryo Wiarso, dan Cash Officer Bank artha Graha Tutur. KPK juga memeriksa Kasie Traveller Cek Bank Internasional Indonesia (BII) Krisna Pribadi.
"Mereka diperiksa sebagai saksi," ujar Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha saat ditemui wartawan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/4).
Sebelumnya, pada tanggal 29 Desember lalu, KPK memanggil pegawai bagian transfer dana Bank Artha Graha bernama Soedin dalam penyidikan Nunun Nurabetie. Namun, saat itu yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan KPK.
Dalam kasus pemilihan deputi gubernur BI, cek pelawat 480 lembar cek pelawat senilai Rp 24 miliar yang dibagi-bagikan kepada para anggota DPR tersebut dibeli oleh Bank Artha Graha untuk kliennya, yaitu PT First Mujur Plantation & Industry, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agro industri, terutama kelapa sawit.
Saat itu, PT First Mujur memerlukan cek pelawat untuk pembayaran uang muka pembelian lahan kelapa sawit 5.000 hektar di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Di mana, tanah tersebut dibeli dengan berpatungan dengan seorang bernama Fery Yen.
Kemudian, diketahui bahwa Fery Yen mengurus pembelian dan dia juga yang minta dibayar dengan cek pelawat berjumlah Rp 24 miliar yang nilainya masing-masing Rp 50 juta per lembar.
Cerita menjadi terputus sampai Fery Yen karena yang bersangkutan telah meninggal sejak 7 Januari 2007. Sehingga, belum diketahui bagaimana cek yang seharusnya berada di tangan Fery bisa sampai kepada Nunun. Dan kemudian diserahkan kepada anggota dewan Komisi IX waktu itu dengan tujuan memilih Miranda sebagai DGS BI tahun 2004.(rmn/biz) |
