Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Polri
Kasi SIM: SIM A Umum, Minimal Telah Memiliki SIM A Polos 1 Tahun
2017-11-11 18:34:59

Kasi SIM Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar.(Foto: BH /as)
JAKARTA - Kasi SIM Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar menyampaikan prosedur untuk membuat SIM A umum, minimal telah memiliki SIM A polos selama 1 tahun.

"Peningkatan dari SIM A polos ke SIM A umum, minimal pengemudi telah memiliki SIM A polos lebih dari 1 tahun dan usia pengemudi di atas 20 tahun," ujar Fahri di Satpas SIM Daanmogot Polda Metro Jaya, Sabtu (11/11).

Fahri menambahkan perbedaan cara membuat SIM A umum ada tes psikologi dan uji simulator. Pemohon peningkatan SIM harus mengikuti uji simulator (instalasi mobil berteknologi komputer).

"Untuk pembuatan SIM A polos hanya uji teori dan praktek, sedangkan untuk SIM A umum ada tambahan tes psikologi dan uji simulator," jelas Fahri.

Prosedur cara pembuatan SIM A umum, peserta pertama-tama harus memeriksa kesehatan, lalu mengikuti tes psikologi.

"Selanjutnya pemohon harus membayar biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp 120.000," terang Fahri.

Setelah itu pemohon akan mengikuti tahapan dan proses penerbitan SIM dari mulai isi formulir, pendaftaran, identifikasi dan verifikasi, yaitu pengambilan sidik jari, foto dan tanda tangan elektronik.

"Selanjutnya ikut ujian teori 30 soal harus menjawab dengan benar sebanyak 21 soal, habis itu baru ujian praktek. Di ujian praktek ada teknik dasar mengemudi dan etika berlalulintas," ucapnya.

Untuk membuat SIM secara online, Satpas SIM sudah mempunyai lebih dari 200 gerai di 33 provinsi. Syarat pembuatan SIM harus memiliki KTP elektronik yang sudah terkoneksi di Mendagri.

"Pembuatan SIM yang belum bisa secara online, contohnya Natuna," tutup Fahri.(bh/as)


 
Berita Terkait Polri
 
• Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
 
• Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden
 
• Jimly: Presiden Prabowo Punya Wewenang Batalkan Perpol Nomor 10/2025
 
• Komjen Agus Andrianto Resmi Jabat Wakapolri Gantikan Komjen Gatot Eddy
 
• HUT Bhayangkara ke-77, Pengamat Intelijen Sebut Tiga Hal Ini Yang Nyata Dihadapi Polri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]