JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa bantuan dana dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Bahkan, hasil temuan tersebut dipersilahkan pula untuk dipublikasikan ke masyarakat luas.
Masalah penerimaan dana tersebut, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pasalnya, telah menjadi perhatian publik sehingga mempertaruhkan kredibilitas Polri. "Semua masyarakat ingin tahu sekali, jadi ya lebih baik (audit dilakukan) dari pihak ketiga," kata Timur Pradopo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/11).
Menurut dia, jika nantinya temuan BPK dan KPK mengategorikan dana bantuan PTFI itu sebagai tindak pidana korupsi, termasuk penerimaan gratifikasi, dipersilahkan diproses lebih lanjut. Sikap ini sebagai bentuk transaparansi Polri terhadap masalah ini. “Hasilnya, silahkan saja dilanjuti,” selorohnya.
Kapolri juga menegaskan akan menghentikan penerimaan sumbangan dana dari PTFI itu kepada anggotanya. Sebagai solusinya, Polri berusaha mengoptimal anggaran yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan anggota yang mengamankan areal tambang emas dan tembaga milik perusahaan Amerika Serikat tersebut.
Jika nanti masih ada pemberian dan penerimaan dana pengamanan dari pihak luar, Timur berjanji institusinya bisa mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Polri sendiri takkan mengajukan anggaran tambahan ke DPR RI, mengingat pada pembahasan anggaran sebelumnya telah diperjuangkan secara optimal.
"Sekali lagi prioritas terutama Papua menjadi salah satu. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa anggaran itu bisa mendukung kebutuhan minimal yang diperlukan personel. Jika Polri masih menerima bantuan dari pihak luar, kami janji akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan," jelas mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.(tnc/bie)
|
