Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Polri
Kapolri Belusukan ke Kampung - Kampung Temukan Isu Money Politik
Tuesday 18 Mar 2014 10:42:30

Kapolri Jenderal Pol Drs Sutarman.(Foto: BH/riz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Memasuki hari ketiga masa kampanye legestatif situasi kemanan Nasional masih kondusif, hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Pol Sutarman di Rupatama Mabes Polri selepas melantik dan mengambil sumpah pejabat beberapa Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

"Saya berterima kasih pada masyarakat, polri akan terus mengawal pengamanan dalam pemilu ini, hingga akhir nanti," ujar Jenderal Drs Sutarman di Mabes Polri JL. Tronojoyo Jakarta Selatan, Selasa (18/3).

Bahkan Sutarman mengaku telah turun langsung ke pelosok-pelosok kampung, dengan melakukan penyamaran, guna memastikan keamanan dan kerawanan dalam situasi masa Pemilu dan menemukan isu money politik.

"Saya turun ke kampung, tidak diketahui siapapun, para calon memang memberikan uang, masyarakat agar tidak terpengaruh dengan politik uang (Money Politik) serta upaya lain dan Polri harus bisa mengawasi ini," jelas Sutarman kembali.

Menurutnya pelanggaran Pemilu paling tinggi adalah Money Politik, sehingga diharapkan proses demokrasi ini dapat berjalan secara jujur, bebas dan rahasia serta aman.

Jika ditemukan pelanggaran Pemilu masyarakat melaporkan terlebih dahulu ke Panwaslu atau Bawaslu, selanjutnya Panwaslu yang melajutkan membuat laporan ke Polri dan laporan akan ditindak lanjuti.

"Agar tidak masyarakat langsung yang melapor, maka polri tidak dapat menerima laporan dari masyarakat, karena keterbatasan waktu yang hanya 14 hari maka itu bisa kadaluarsa," ungkapnya.(bhc/put)


 
Berita Terkait Polri
 
• Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
 
• Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden
 
• Jimly: Presiden Prabowo Punya Wewenang Batalkan Perpol Nomor 10/2025
 
• Komjen Agus Andrianto Resmi Jabat Wakapolri Gantikan Komjen Gatot Eddy
 
• HUT Bhayangkara ke-77, Pengamat Intelijen Sebut Tiga Hal Ini Yang Nyata Dihadapi Polri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]