JAKARTA, Berita HUKUM - Menjelang tahapan Pemilu 2014 serta penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Polri bersama Jajaran TNI melaksanakan Rapat Pimpinan, selama 3 hari di Gedung PTIK Jakarta Selatan, menurut Kapolri Jenderal Pol Sutarman kepada wartawan, Polri mengantisipasi setiap adanya dampak kerawanan sosial, baik itu mobilisasi massa dalam Pemilu, dan terjadi mobilisasi massa pada saat kampanye, serta adanya money politik, juga intimidasi dan lainnya yang mengganggu jalanya Pemilu 2014.
"Kita ciptaan kondisi yang aman, hingga sampai pada saat pelantikan, jangan sampai terjadi perlawanan antar peserta pemilu, dan harus tercapai pemilu yang lugas," ujar Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Selasa (7/1) di Gedung PTIK Jakarta Selatan.
Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengaku baru menerima Rp 1 triliun dari dana pengamanan Pemilu 2014 yang diajukan kepada pemerintah. Kapolri mengajukan anggaran pengamanan Pemilu 2014 sebesar Rp 3,5 triliun. Polri punya pengalaman dalam pengamanan Pemilu di tahun 2009 lalu.
"Hitung saja sekitar 450 Polres di Indonesia dan rata-rata Rp 8 miliar biaya satu Polres, itu sudah berapa," jelas Jenderal Pol Sutarman.
Ditanya jika ada perubahan jadwal Pemilu, karena adanya gugatan UU Pilpres dari Prof Dr Yusril Izha Mahendra ke Mahkamah Konstitusi?
"Jadwal sudah di susun KPU terinci, semua kebijakan dan semua keputusan KPU semua ada apsek kerawanan, dan ini jika tidak dipenuhi serta kebijakan yang diambil akan menjadi kerawanan, Polri sudah siap."
Ditanya apakah akan ada pergantian pimpinan Polri di daerah dalam waktu dekat menjelang Pemilu?
"Sedapat mungkin kita tidak akan melakukan pergantian atau mutasi sampai habis Pemilu, namun jika masuk masa pensiun dan melanggar ketentuan, kita akan lakukan pergantian," tegas Kapolri Jenderal Pol Sutarman.(bhc/put) |
