Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Mahkamah Agung
Kampung Hukum Mahkamah Agung: E-Litigasi Wujud Peradilan Modern di Indonesia
2020-02-26 08:32:07

Ketua Mahkamah Agung saat menghampiri booth Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahakamah Agung Republik Indonesia mengadakan kegiatan Kampung Hukum, yang dilaksanakan di Gedung Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Senayan Jakarta.

Kegiatan Kampung Hukum MA yang berlangsung 25-26 Februari 2020 ini diisi dengan kegiatan Pameran kampung hukum dan TalkShow yang mengangkat tema E- litigasi sebagai wujud modernisasi peradilan. Tampil sebagai narasumber para direktur Jenderal Badan 4 (empat) Badan peradilan serta dipandu oleh Rossiana Silalahi (Direktur pemberitaan Kompas TV)

Tema tentang e- litigasi menjadi menarik diangkat dalam Talkshow kali ini karena aplikasi e-litigasi merupakan kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun 2008.

Kelahiran e-litigasi sebagai bentuk migrasi dari sistem manual ke sistem digital/elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktik persidangan, sehingga sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian salinan putusan secara elektronik".

E-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesian karena dengan e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistemik dan peradilan elektronik (e court) yang semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, namun saat ini juga mencakup juga Pengguna Lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan," ungkap Hatta Ali lebih lanjut, Selasa (25/2).

Selain itu manfaat e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama. Dengan demikian e- litigasi menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat.

Manfaat selanjutnya, sistem e-litigasi dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau, sehingga menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.

Mahkamah Agung berharap dengan penerapan sistem peradilan elektronik (e court) di badan peradilan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Selain memberikan kemudahan pencari keadilan, e-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.(hum/bh/amp)


 
Berita Terkait Mahkamah Agung
 
Kampung Hukum Mahkamah Agung: E-Litigasi Wujud Peradilan Modern di Indonesia
 
Sepanjang 2019 Mahkamah Agung Memutus Sebanyak 20.021 Perkara
 
Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Temu Wicara MA, BI, dan OJK
 
Ketua Mahkamah Agung RI Tunjuk Andi Samsan Nganro Sebagai Jubir MA yang Baru
 
MA Tidak Menanggapi Bisa Tidaknya di Vonis Bebas Ridwan Mukti Beserta Istri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Langgar Maklumat Kapolri Pencegahan Covid-19, Kapolsek Metro Kembangan Kompol Fahrul Sudiana Dicopot dan Dimutasi
HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil
Hidayat Nur Wahid: Agar Pemerintah Perhatikam Saran MUI, Prioritaskan Penanganan Covid-19
Implementasi Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Masih Membingungkan
Komisi II Setujui Penundaan Tahapan Pilkada Serentak 2020
Ditlantas Polda Metro Pastikan Sidang dan Pengembalian Berkas Tilang Tetap Berjalan Selama Darurat Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil
Polda Metro Tangkap Pria Penipu yang Pakai Akun Facebook Palsu dengan Profil Wanita
Kasus Kematian Corona Covid-19 Indonesia Tertinggi di Dunia
Polisi Ungkap 3 Kasus Penyebaran Hoax terkait Wabah Virus Covid-19
Gugus Tugas Covid-19: Penyemprotan Cairan Disinfektan Tidak Dianjurkan dengan Cara 'Fogging'
Pemerintah Harus Melarang Mudik dan Menerapkan Karantina Wilayah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]