Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Muhammadiyah
Kampanye Politik 2024 Mulai Menjamur, Warga Muhammadiyah Diharapkan Tidak Terkecoh
2021-12-28 12:59:59

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.(Foto: Istimewa)
SLEMAN, Berita HUKUM - Kendati pesta politik 2024 masih lama, tak jarang ditemukannya baliho hingga iklan yang mengarah ke kampanye politik 2024. Melihat fenomena ini, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengaku tak habis pikir.

"Kalau bapak ibu perhatikan, sekarang ini orang-orang sudah mulai tebar pesona. Saya terus terang saja merasa khawatir, terutama orang yang sekarang menjadi menteri dan pejabat itu kan lebih fokus pada pencalaonan dirinya di 2024 daripada dia bekerja sebagai menteri, atau bekerja sebagai gubernur, atau bekerja sebagai pejabat yang lainnya," tuturnya.

Dalam pengajian pagi PCM Sleman, Ahad (26/12) Mu'ti menyindir fenomena itu sebagai kontes kecantikan. Fenomena ini disebutkan akan lebih menjamur lagi di tahun 2022.

"Ya sudah kita itu seperti juri, kita lihat saja siapa yang tampil, kita lihat mereka itu berperilaku seperti apa dan kita nilai dengan pikiran yang jernih, tapi toh pada akhirnya kita tidak bisa memilih yang cantik-cantik itu," ucapnya.

Kepada warga Muhammadiyah, Mu'ti mengajak agar tidak ikut terlarut pada kontestasi politik apalagi melanjutkan residu lama pemilu 2019. Dirinya mengajak agar warga Persyarikatan fokus pada kerja-kerja kemanusiaan Muhammadiyah yang inklusif dan nyata.

"Karena itu kemudian kalau kita melihat situasi poliltik itu santai-santai sajalah karena itu bagian dari permainan duniawi, lahwun, laibun, wa zinatun, itu pemainan dan itu tipu-tipu dan itu juga hiasan-hiasan saja, hiburan-hiburan buat senang-senang saja. Ga usah terlalu serius. Tapi dalam kita melakukan dakwah, membantu masyarakat, itu yang serius," pesannya.

"Sehingga yang menjadi fokus Muhammadiyah ke depan, bukan nanti hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah seperti apa, sudah, itu memang menjadi dinamika politik, tapi Muhammadiyah berpikir post Covid-19. Setelah Covid ini Muhammadiyah mau apa ketika kemiskinan meningkat, masalah sosial semkain kompeks, banyak sekali anak-anak yatim, single parent, anak yang tidak bisa bayar SPP, dan banyak hal yang tidak bisa kita prediksi pada 2022, itu yang saya kira akan menjadi tantangan bagi Muhammadiyah," imbuhnya.

"Dan kalau kita mau larut ke politik menurut saya kita justru akan lebih banyak menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak memberikan solusi konkrit bagi masalah yang sekarang ini dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu maka yang terjadi sudah bisa kita prediksi, tapi kalau Muhammadiyah istikamah dengan Khittahnya, dengan Matan Keyakinan Hidupnya, insyaallah Muhammadiyah akan tenang-tenang saja," pungkas Mu'ti.(afn/muhammadiyah/bh/sya)


 
Berita Terkait Muhammadiyah
 
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
 
Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah
 
Jusuf Kalla Sebut Pikiran Moderat Haedar Nashir Diperlukan Indonesia
 
Tiga Hal yang Perlu Dipegang Penggerak Persyarikatan Setelah Muhammadiyah Berumur 111 Tahun
 
106 Tahun Muhammadiyah Berdiri Tegak Tidak Berpolitik Praktis, Berpegang pada Khittah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun
RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]