Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Opini Hukum    
 
Pemilu
Kampanye Damai Hanya Formalitas
2018-09-24 15:38:49

Ilustrasi. Tampak KPU bersama kedua pasangan Capres dan Cawapres peserta Pemilu berkumpul mendeklarasikan kampanye damai Pemilu serentak 2019 di Monas, Jakarta, Minggu (23/9).(Foto: BH /amp)
Oleh: M. Mufti Mubarok

MULAI HARI ini dan 7 bulan ke depan kampanye resmi dikumandangkan di mana mana, seakan akan harapan damai benar benar ada.

Namun kenyataannnya dalam demokrasi yang menghabiskan Dana hampir 25 Trilyun ini hanya formalitas.

Lihatlah capres petahana tidak mau mundur dari jabatan sebagai presiden, sementara semua pejabat negara yang maju dalam kontestasi tidak perduli siapa pun harus mundur dari jabatan apa pun, hal ini tentu mencederai demokrasi , banyak menteri gubernur dan bupati dipaksa menjadi tim sukses, padahal menteri, gubernur dan bupati, camat serta kades adalah pejabat yang harus netral,

Lalu Damai dari mana kalau Tentara dan Polisi Aktif pun harus juga diajak menjadi tim sukses.

Belum lagi Aparat Sipil Negara, banyak juga yang secara sembunyi menjadi tim. Ini sangat tidak adil dan pasti tidak damai.

Dari input demokrasi saja sudah tidak fair dan sportive.
Belum lagi wilayah wilayah yang semestinya private, misalnya gedung film, masjid dan tempat tempat ibadah menjadi ajang hegemony kekusaan untuk bisa menang.

Memang Petahana bisa berbuat sesuka hatinya, karena menganggap bahwa republik ini milik segelintir elite yang berkuasa.

Inilah kedamain yang dirusak oleh penguasa,

Siapa Penguasa? Penguasa sejatinya adalah pelayan masyarakat. Yang 5 tahun harus dipilih kembali. Jadi semacam karyawan kontrak rakyat, jadi ketika pemimpin yang dholim maka akan terjadi masalah besar di negeri ini,

Alih alih kampanye damai, di parpol sendiri sikut sikutan antar caleg di internal parpol sendiri sangat keras akibat perebutan nomer urut dan banyak banyakan suara, siapa yang suaranya terbanyak dialah yang menjadi pemenang.

Memang dipartai secara internal akan di adu dengan suara parpol lain dan bilangan pembagi tiap dapil. Jadi sangat tidak sehat pemilu kali ini.

Para petahana caleg juga tidak mau mundur, akibatnya menghalalkan segala cara termasuk caleg yang mantan Nara Pidana pun bisa ikut.

Tampak juga penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Banwaslu seleksinya harus memiliki syarat "KKN", mereka adalah kepanjangan tangan dari kekuasaan. Rekayasa tiap pemilu mulai dari DPT, penggelembungan suara, sampai jual beli suara juga terjadi.

Money politik hampir 60 persen yang dipertontonkan oleh calon calon yang berduit hasil KKN, dan rakyat makin rakus hanya demi uang recehan rakyat mengadaikan suaranya untuk hancurnya tatanan negara 5 tahun kedepan.

Inilah ironi negeri damai yang dirusak karena ulah pejabat rakus dan tamak. Tidak ada yang mau berhenti dari jabatannya meskipun kena masalah,

Lihat di KPK penuh dengan senyum kepalsuan tanpa malu.
Lihat dipenjara mewah dengan fasilitas.

Lihat fasilitas negara habis dimanfaatkan untuk kepentingan perut mereka yang lagi berkuasa.

Kita hanyalah jadi obyek 5 tahunan, yang di dekati menjelang Pemilu saja. Kita dibodohi oleh janji janji manis tanpa arti.

Tuhan tidak pernah tidur. Hati hati para pejabat yang sesat dan para rakyat yang sesat.

Penulis adalah Direktur Lembaga Survey Regional (LeSuRe).(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Ditemukan Berceceran 2.158 KTP Dimainkan Anak di Pondok Kopi, Duren Sawit
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Komisi II Minta Pemerintah Pastikan Kesiapan Pemilu 2019
Tahun Politik, Butuh Penyejuk dari Tokoh Lintas Agama
Selisih Data Pemilih Jateng Harus Segera Diselesaikan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Prancis Rusuh Lagi: 125.000 Demonstran Turun, Toko Dijarah, 1.000 Ditahan
Kemampuan Menembak Merupakan Tuntutan Profesionalisme Prajurit
Mantan Ketua Forum Wartawan Polri Jadi Caleg DPR RI Hanura Dapil Jatim
Ditemukan Berceceran 2.158 KTP Dimainkan Anak di Pondok Kopi, Duren Sawit
Kampanyekan Antikorupsi Lewat Film, KPK Anugerahi Pemenang ACFFEST 2018
Tim Futsal Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya Menjuarai Kapolda Cup 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Ditlantas Polda Metro Jaya Telah Melakukan Tilang Elektronik, Sebanyak 193 Kenderaan Diblokir
Ledakan Terjadi Saat Simulasi Kecelakaan Mobil Pembawa Radioaktif Bocor
Menanggulangi Kebangkrutan Ekonomi Masyarakat di Koridor Jalan Pantura Akibat Pengoperasian Jalan Tol Trans Java
Ketum FSP BUMN Bersatu: Skandal JICT, Harus Disidangkan Dahulu RJ Lino Biar Jelas !
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]